KOALISI.co - Bank Aceh bersama Badan Pengelola Keuangan Aceh dan Daerah (BPKA-D) perkuat sinergitas guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Melalui hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efisien dan memberikan output yang optimal.

“BPKD punya otoritas dalam menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, aman, terkendali dan transparan. Sinergitas dengan Bank Aceh tentunya memberikan output yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar dalam sambutannya pada acara Gathering Bank Aceh dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Se-Provinsi Aceh, yang dlaksanakan di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (22/5/2023).

Baca Juga: Bank Aceh Buka Kantor Cabang Pembantu Simpang Tiga Pidie

Pelaksanaan gathering dilakukan dalam rangka peningkatan kerjasama melalui sosialisasi sejumlah elektronifikasi sistem pembayaran pemerintah daerah seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Sementara Direktur Utama Bank Aceh, Muhammad Syah dalam sambutan mengatakan, Bank Aceh berkomitmen untuk terus melakukan digitalisasi dan elektronifikasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Adapun, pelaksanaan kegiatan gathering merupakan wujud sinergitas dalam rangka mempercepat elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah.

“Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dengan berbagai produk dan layanan digital perbankan telah menjadi sebuah keniscayaan. Kerjasama melalui sejumlah layanan seperti SIPD dan KKPD tentunya dapat memperluas cakupan pengelolaan keuangan yang memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Action Link Solusi Kemudahan Layanan Bank Aceh Mudah dan Cepat

Dikatakan, pada tahun 2023, pengembangan produk dan layanan berbasis digital Bank Aceh terus dilakukan baik yang dikhususkan untuk Pemda dalam rangka pengelolaan keuangan/angaran daerah, maupun kepada nasabah/mitra/masyarakat secara umum, seperti Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Kemudian, layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai) Action Link, Setor tarik tanpa kartu di ATM/CRM, Action Cash, layanan gerai digital, Action Lounge, pendaftaran nasabah baru via action mobile, Digital Onboarding, layanan transaksi atm antar negara (unionpay, apn,visa) ATM Crossborder, layanan pembayaran via virtual account secara online host to host, virtual account host to host (h2h).

"Kehadiran sejumlah layanan tersebut nantinya akan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ini sekaligus mendorong program transaksi non tunai yang dicanangkan pemerintah,” ujar Muhammad Syah.

Baca dihalaman selanjutnya >>>