Bank Indonesia: Inflasi di Provinsi Aceh Terendah ke-3 se-Sumatera

Kepala Perwakilan BI Aceh, Rony Widijarto P (kiri) didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh, Prabu Dewanto (kanan) usai Bincang-Bincang Media (BBM) di Kota Banda Aceh, Selasa (29/8/2023). Foto: Irma/KOALISI.co.

KOALISI.co - Inflasi Provinsi Aceh periode Juli 2023 tercatat terendah ke-3 se-Sumatera. Hal ini dilihat dari gabungan tiga Kota IHK di Provinsi Aceh sebesar 0,19% (mtm) atau 2,02% (yoy).

Hal tersebut diuraikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Rony Widijarto P didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh, Prabu Dewanto di Kota Banda Aceh, Selasa (29/8/2023).

"Inflasi Gabungan kota IHK di Provinsi Aceh terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan terus berada pada angka target inflasi nasional 3±1% sepanjang tahun 2023," kata Rony.

Baca Juga: Inflasi Aceh Lebih Rendah dari Nasional pada Juli 2023

Dikatakan Rony, perbaikan inflasi tersebut didorong oleh kolaborasi dan koordinasi antar anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Aceh.

"Dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Aceh, terdapat 5 komoditas utama pada bulan Juli 2023," paparnya.

Adapun kelima komoditas utama tersebut berasal dari cabai merah (0,16%), angkutan udara (0,08%), beras (0,04%), kentang (0,03%), dan ikan tuna (0,02%)," terangnya.

Baca Juga: Bank Indonesia: Inflasi di Provinsi Aceh dalam 5 Bulan Terakhir Mengalami Tren Penurunan

Dijelaskan, untuk secara tahunan, 5 komoditas utama berasal dari komoditas bensin (0,81%), beras (0,41%), rokok kretek (0,30%), daging ayam (0,19%), dan sewa rumah (0,13%).

"Untuk mengendalikan stabilitas harga, kita terus menggalakkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," jelasnya.

Selain itu, BI Aceh juga terus melaksanakan 7 program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yaitu dukungan pelaksanaan operasi pasar murah, penguatan ketahanan pangan strategis, dan perluasan kerja sama antar daerah (KAD).

Baca Juga: Bank Indonesia: Inflasi Terkendali, Daya Beli Masyarakat Aceh Masih Terjaga

Kemudian, dukungan subsidi ongkos angkut, pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi (TIK), dan penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

"Itu semua tentu harus terus dijaga dan didorong dengan penguatan sektor-sektor unggulan secara bersama-sama dengan TPID Aceh," tukasnya.

Komentar

Loading...