KOALISI.co - Bank Indonesia menyebutkan bahwa inflasi di Provinsi Aceh masih terkendali, dengan demikian daya beli masyarakat saat ini masih terjaga.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bi Provinsi Aceh, Rony Widijarto P dalam kegiatan Bincang Bincang Media (BBM) pada Senin (26/6/2023).

"Namun, Inflasi tahunan gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Aceh pada akhir tahun kerapkali lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera," kata Rony.

Baca Juga: BI Aceh Sediakan Uang Tunai Rp4 Triliun untuk Ramadan dan Idulfitri 1444 Hijriah

Meskipun demikian, realisasi inflasi tersebut lebih tertahan dari realisasi inflasi Nasional dan Sumatera pada April 2023 dan terus berlanjut hingga Mei 2023.

Diketahui, angka realisasi inflasi di Provinsi Aceh pada Mei 2023 mencatatkan angka 3,34% (yoy) lebih rendah dari inflasi Sumatera sebesar 3,62% (yoy) dan inflasi Nasional sebesar 4,00% (yoy).

"Sehingga, angka inflasi berada di rentang target inflasi nasional, yaitu sebesar 3±1% (yoy)," sebut Rony.

Baca Juga: Tekan Inflasi, Bank Aceh Hadir di Pasar Kontrol Pidie

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan di Aceh berasal dari kenaikan harga bensin, beras, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, emas perhiasan, angkutan antar kota, dan telur ayam ras.

"Untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menempuh strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif," ujar Rony.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Aceh, Amirullah mengatakan, menjelang Idul Adha, masyarakat tidak melakukan panic buying dan tidak perlu menimbun komoditas, khususnya komoditas pangan. Sehingga inflasi dapat selalu terkendali.

"Terdapat tujuh program/kegiatan pengendalian inflasi Lemerintah Aceh yang semua upaya telah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Aceh," kata Amirullah.

Ketujuh program/kegiatan tersebut ialah melaksanakan operas pasar/pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, dan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Kemudian, penguatan stok pangan melalui gerakan menanam dan peningkatan produksi dan distribusi pangan, dukungan transportasi dari APBD/APBA, koordinasi dan asistensi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan monev upaya pengendalian inflasi daerah.

Selanjutnya, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Marzuki menjelaskan, untuk operasi pasar, Disperindag Provinsi Aceh sudah mengalokasikan anggaran sebesar 17,65 Miliar yang per 26 Juni telah terealisasi sebesar 11,66 M (66%).

"Kedepan, Disperindag bekerja sama dengan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh terus berupaya mendorong pelaksanaan operasi pasar," kata Marzuki.