Bantuan Meugang Presiden Dipastikan Berupa Daging, Bukan Uang Tunai
KOALISI.co - Pemerintah menegaskan bahwa realisasi Bantuan Meugang Presiden menjelang Ramadan 2026 wajib disalurkan dalam bentuk daging dan tidak boleh diganti dengan uang tunai.
Ketentuan ini merujuk pada petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 400.6/848/SJ tertanggal 12 Februari 2026 tentang penggunaan Bantuan Presiden untuk Meugang.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Baca Juga: Pemerintah Aceh Pastikan Dana Penanganan Bencana Dikelola Sesuai Regulasi
Berdasarkan petunjuk tersebut, para bupati diminta segera melakukan pembelian sapi lokal melalui dinas atau satuan kerja perangkat daerah terkait. Proses pengadaan dapat dilakukan dengan menyesuaikan penjabaran APBK, dan perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada pimpinan DPRK sesuai ketentuan yang berlaku.
"Dalam aturan itu juga ditegaskan bahwa bantuan Meugang Presiden harus dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk daging yang telah dipotong," ujarnya.
Penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai tidak diperkenankan. Kebijakan ini dimaksudkan agar manfaat bantuan dapat langsung dirasakan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan.
Baca Juga: Krisis Pasokan Mengintai, Aceh Gerak Cepat Amankan Daging Meugang
Arahan dari pemerintah pusat tersebut dinilai telah memperjelas mekanisme pelaksanaan bantuan sehingga pemerintah daerah dapat menjalankannya secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah Aceh berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
Gubernur juga mengharapkan para bupati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan teknis oleh SKPD. Koordinasi menyeluruh dengan aparatur gampong, termasuk para keuchik, dinilai penting agar penyaluran Bantuan Presiden tepat sasaran dan membawa manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
Di sisi lain, berbagai langkah pemulihan pascabencana terus dilakukan di bawah supervisi pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan saling mendukung demi mempercepat kebangkitan Aceh.
"Pemerintah Aceh sangan mengapresiasi atas perhatian pemerintah pusat serta menekankan pentingnya pelaksanaan bantuan yang akuntabel dan berpihak pada kebutuhan masyarakat," tutupnya.