BSI Dinilai Sebagai Sumber Masalah Ekonomi di Aceh
KOALISI.co - Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, dengan tegas menyoroti dampak negatif kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh.
Menurutnya, alih-alih membawa manfaat, perbankan syariah tunggal ini justru merugikan masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah kebawah dan pelaku usaha kecil.
"Sejak BSI menjadi satu-satunya bank di Aceh, justru banyak persoalan, pelayanan semakin buruk, UMKM kesulitan dan yang lebih parah, kita tidak tahu apakah BSI benar-benar berkontribusi untuk masyarakat atau hanya mengejar keuntungan semata," kata Fauzan Adami, Senin (10/2/2025).
Baca Juga: Baca Ayat Quran Diiringi Musik Dj, SAPA Laporkan Selebgram Aceh ke Polisi
Menurut Fauzan, perbankan seharusnya menjadi pilar ekonomi yang membantu rakyat kecil dan UMKM berkembang. Namun, sejak bank-bank konvensional dihapus, masyarakat justru menghadapi semakin banyak kendala dalam memperoleh layanan keuangan.
Kritik juga diarahkan kepada buruknya layanan BSI yang kerap dikeluhkan masyarakat. Mulai dari antrian panjang di kantor cabang, jumlah ATM yang terbatas, hingga gangguan layanan digital banking yang berulang kali terjadi, semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat.
"Aplikasi mobile banking BSI kembali bermasalah. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, masyarakat Aceh juga sudah mengalami kejadian serupa. Bayangkan pedagang yang ingin membeli barang, atau pengusaha yang harus membayar gaji karyawan, tapi semua tertahan karena sistem bank bermasalah," ungkapnya.
Baca Juga: SAPA Desak Hukuman Mati untuk Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil
Selain masalah pelayanan, Fauzan menilai bahwa kebijakan penghapusan bank konvensional di Aceh adalah keputusan gegabah yang merusak ekonomi daerah. Dengan tidak adanya persaingan perbankan yang sehat, masyarakat dipaksa menggunakan satu bank dengan pelayanan yang justru tidak profesional.
"Dulu masyarakat bisa memilih layanan perbankan sesuai kebutuhan mereka. Sekarang dipaksa hanya menggunakan BSI yang pelayanannya buruk. Hasilnya, ekonomi Aceh semakin merosot, kemiskinan meningkat, dan rakyat kesulitan mengembangkan usaha mereka," katanya.
Ia juga menduga bahwa ada kepentingan tertentu di balik kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini lebih menguntungkan segelintir elite daripada memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Baca Juga: Kasus Korupsi BPRS Bireuen, SAPA Minta Penegak Hukum Bongkar Aktor Utama
"Kita menduga ada pihak tertentu yang bermain di balik kebijakan ini. Pejabat-pejabat Aceh terlalu gegabah dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan dampak bagi rakyat. Ini bukan keputusan yang membangun, tetapi keputusan yang merusak," tegasnya.
Akibat dari kebijakan ini, beberapa bank besar yang sebelumnya hadir di Aceh, seperti BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, hingga Panin, diusir begitu saja. Bahkan bank-bank syariah lain yang lebih dulu eksis di Aceh, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, juga dipaksa tutup dan digabungkan ke dalam BSI.
"Ini kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Bank-bank syariah yang sudah ada justru ditutup dan digantikan dengan satu bank tunggal. Dampaknya, ekonomi Aceh semakin terpuruk," tegansnya.
Menurutnya, ekonomi Aceh yang dulu berkembang dengan kehadiran banyak bank kini mengalami kemunduran signifikan. Banyak sektor usaha terdampak, dari toko-toko yang dulu disewakan untuk kantor cabang bank hingga usaha kecil seperti warkop dan UMKM yang menggantungkan diri pada aktivitas ekonomi di sekitar bank.
"Kita meminta pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan monopoli perbankan ini dan memastikan bahwa perbankan di Aceh benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak," tutupnya.