DPKA Aceh Percepat Transformasi Digital, Perkuat Literasi dan Kearsipan untuk Aceh Maju

KOALISI.co – Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan, mengakses informasi, hingga memanfaatkan layanan publik. Perubahan tersebut mendorong perpustakaan dan lembaga kearsipan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan di tengah era digital. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) terus menghadirkan berbagai inovasi layanan yang mengintegrasikan teknologi, literasi, dan pengelolaan arsip modern guna mendukung pembangunan sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sejalan dengan visi Pemerintah Aceh dalam mempercepat transformasi digital, DPKA tidak lagi hanya menjalankan fungsi sebagai pengelola koleksi buku dan arsip. Berbagai pembaruan terus dilakukan, mulai dari peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi, pelestarian manuskrip bersejarah, pengembangan perpustakaan digital, hingga penerapan sistem kearsipan elektronik yang mendukung birokrasi yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Syahrul, SH, mengatakan transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijawab oleh seluruh lembaga pemerintah, termasuk perpustakaan dan kearsipan.
Baca Juga: Dari Warisan Sejarah ke Inovasi Digital, DPKA Aceh Bangun Masa Depan Literasi
"Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Karena itu, perpustakaan harus mampu beradaptasi agar tetap menjadi pusat pengetahuan yang relevan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Syahrul, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, inovasi yang dilakukan DPKA tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat budaya literasi, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis digital yang semakin modern.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian utama adalah pengembangan layanan perpustakaan digital melalui aplikasi iPustakaAceh. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses ribuan koleksi buku elektronik kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan telepon pintar.
Baca Juga: DPKA Aceh Perkuat Literasi dan Digitalisasi Arsip, Wujudkan SDM Unggul di Era Transformasi Digital
Kehadiran iPustakaAceh membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh Aceh, termasuk wilayah terpencil, untuk memperoleh referensi ilmiah, buku pendidikan, literatur keagamaan, sejarah, budaya, hingga berbagai bacaan pengembangan diri tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
Meski layanan digital terus berkembang, Gedung Perpustakaan Aceh tetap menjadi pusat aktivitas literasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Setiap hari, pelajar, mahasiswa, peneliti, guru, komunitas, hingga masyarakat umum memanfaatkan berbagai fasilitas seperti ruang baca modern, area diskusi, ruang teknologi informasi, co-working space, ruang multimedia, Aceh Corner, dan Kid's Corner.
Bagi DPKA, perpustakaan telah berkembang menjadi ruang belajar sepanjang hayat yang mendorong lahirnya kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta pengembangan kapasitas masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Aceh Catat Prestasi Nasional, Digitalisasi Arsip Raih Nilai 91,51
"Perpustakaan harus menjadi ruang yang hidup. Di sini masyarakat dapat belajar, berdiskusi, melakukan riset, hingga mengembangkan kreativitas. Itulah fungsi perpustakaan modern yang terus kami dorong," kata Syahrul.
Selain memperkuat layanan perpustakaan, DPKA juga terus mengembangkan sistem pengelolaan arsip pemerintahan berbasis digital. Digitalisasi arsip menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi, mempercepat pelayanan administrasi, sekaligus meningkatkan keamanan dokumen pemerintahan agar lebih mudah ditelusuri dan dimanfaatkan.
Langkah tersebut membuahkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi, tingkat digitalisasi arsip Pemerintah Aceh berhasil meraih nilai 91,51 dengan predikat A (Sangat Memuaskan). Capaian ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Aceh dalam membangun sistem pengelolaan arsip yang modern, efisien, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurut Syahrul, arsip memiliki fungsi strategis sebagai memori kolektif pemerintahan yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, hingga pertanggungjawaban setiap program pembangunan.
"Arsip bukan hanya dokumen administratif, tetapi memori kolektif pemerintahan. Melalui pengelolaan arsip yang baik, pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
DPKA juga terus memperkuat upaya pelestarian warisan budaya Aceh melalui digitalisasi manuskrip kuno. Berbagai naskah bersejarah yang memuat ilmu agama, hukum adat, sastra, sejarah, hingga karya para ulama Aceh terus didokumentasikan dalam format digital agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
Baca Juga: Trauma Healing DPKA Aceh, Cerita Penuh Harapan untuk Anak-anak Terdampak Bencana
Program digitalisasi ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko kerusakan fisik manuskrip sekaligus memperluas akses bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin mempelajari kekayaan intelektual Aceh.
"Warisan budaya harus terus dijaga. Digitalisasi menjadi salah satu cara terbaik untuk memastikan manuskrip-manuskrip bersejarah tetap lestari sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan," ujar Syahrul.
Komitmen DPKA dalam membangun budaya literasi juga diwujudkan melalui berbagai program edukatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Beragam kegiatan seperti pelatihan literasi digital, bedah buku, pelatihan kepenulisan, lomba membaca, mendongeng bagi anak-anak, seminar, hingga diskusi publik secara rutin diselenggarakan untuk meningkatkan minat baca sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Baca Juga: Perpustakaan Tak Lagi Sekadar Rak Buku, Librari Teater DPKA Jadi Magnet Baru Literasi
Program-program tersebut merupakan implementasi konsep Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap informasi, pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan kapasitas diri.
Selain itu, DPKA terus memperluas kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, komunitas literasi, organisasi kepemudaan, hingga lembaga kebudayaan guna membangun ekosistem literasi yang semakin kuat dan berkelanjutan di Aceh.
Menurut Syahrul, keberhasilan membangun budaya membaca membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat karena literasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Literasi adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia. Semakin tinggi budaya membaca masyarakat, semakin besar pula peluang lahirnya generasi yang kritis, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," katanya.
Ke depan, DPKA Aceh akan terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penambahan koleksi buku cetak dan digital, serta penguatan sistem pengelolaan arsip elektronik yang semakin terintegrasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas sekaligus memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat.
Bagi Pemerintah Aceh, pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang memiliki budaya belajar, kemampuan berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks itulah DPKA terus mengambil peran sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah.
Melalui penguatan budaya literasi, pengembangan perpustakaan digital, pelestarian manuskrip kuno, digitalisasi arsip, serta berbagai inovasi pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh membuktikan bahwa perpustakaan dan kearsipan merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi digital sekaligus membangun Aceh yang lebih maju, cerdas, dan berdaya saing.




Komentar