KOALISI.co - Reformasi birokrasi berbagai lini sudah digaungkan pemerintah beberapa tahun silam dalam berbagai sektor termasuk proses penerimaan CPNS hingga sektor lain. Namun, masih tetap saja ada praktik nepotisme yang terjadi seperti di Kota Banda Aceh.

"Menarik ini, jadi temuan ini kita dapati saat bertemu dengan Ketua DPRK Banda Aceh dan pimpinan DPRK lain saat itu. Nepotisme pegawai itu dimulai dari kakek sampai cucu. Itu terjadi di PDAM Tirta Daroy," kata Plt Kepala Ombudsman Aceh Abyadi Siregar pada Minggu 17 April 2022.

Abyadi menilai PDAM Tirta Daroy berstatus perusahaan daerah dan masih bagian dari Pemko Banda Aceh. Struktur pengawas perusahaan daerah biasanya adalah Sekda Kota dan Kepala Bagian Prekonomian.

Baca Juga: Ombudsman Aceh Bertemu DPRK Banda Bahas Kasus Damkar

"Kita heran, saat ketemu Ketua DPRK kemarin. Kenapa untuk instalasi harus melalui Dinas PUPR Banda Aceh, bukan dilakukan secara mandiri oleh PDAM. Kemudian antara Dinas PUPR Banda dengan PDAM ini seperti ada perang dingin. Kedua instansi ini ego sektoralnya sangat besar. Itu informasi awal yang saya terima dari Ketua DPRK," ucapnya.

Selanjutnya membandingkan beberapa wilayah di Banda Aceh yang sama sekali belum tersentuh air bersih antara lain Ulee Lheue, Lingke dan Makam Pahlawan. Pelayanan tidak akan maksimal jika nepotisme itu sangat kuat ditambah ego sektoral instansi.

"Yang terdampak, pelayanan publik. Itu semua sebab akibatnya. Kita coba akan telusuri ini, termasuk yang terbaru nepotisme pegawai ini. Saya terkejut, nepotisme masih kentara terjadi. Cukup disayangkan. Padahal semua sudah jamannya transparansi dan reformasi birokrasi," terangnya.

Baca di halaman selanjutnya >>>