Dukung Rektor UIN Ar-Raniry, YARA Desak Dinas Syariat Islam di Aceh Dileburkan

KOALISI.co - Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Tgk H Mujiburrahman menyatakan penerapan Syariat Islam di Aceh telah gagal adalah statemen paling berani dan telah lama ditunggu-tunggu oleh publik lokal, nasional dan internasional.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin mengatakan, selama ini tak ada pejabat lembaga agama yang berani menyentuh aspek kegagalan syariat Islam di Aceh. Semua agaknya pada takut bersuara, padahal nyata sekali bermasalah. Kami apresiasi Prof Mujib yang sangat berani.

"Syariat Islam yang diterapkan harus mengacu pada konsep Maqasid Syariah, yaitu: terjamin keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta," kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin pada Minggu 7 Agustus 2022.

Kemudian, Safaruddin yang juga sebagai Ketua Tim Pengacara Muslim Wilayah Aceh mengatakan, sekarang kita lihat di Aceh rakyat kesulitan mendapatkan akses materi atau harta. Sementara pejabat kaya-kaya. Aceh adalah termiskin di Sumatera, ini fakta yang kronis.

"Ada laporan yang menyebutkan bahwa penutupan bank konvensional sebagai bank yang selama ini memudahkan bantuan modal usaha bagi UMKM di pedesaan dan rendah benefit, menjadi salah satu penyebab yang memperparah tingkat kemiskinan di Aceh," ujarnya.

Akses rakyat jelata untuk mendapatkan modal usaha (harta) yang rendah bunga sangat sulit. Makanya rentenir menjamur. Dalam aspek akal atau pendidikan demikian juga.

“Mutu atau kualitas pendidikan Aceh pada tahun 2021 berada di peringkat 25, di bawah Papua Barat. Nah, adakah yang peduli soal ini? Tidak ada," imbuhnya.

Untuk itu, Safaruddin menyarakan agar Dinas Syariat Islam di Aceh dibubarkan saja, dalam artian norma syariat Islam harus ada pada semua dinas (SKPA/SKPD) di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Semua SKPA atau dinas adalah bagian dari syariat Islam. Jadi tak perlu ada Dinas Syariat Islam secara khusus. Konsep ini pernah diutaran Prof Yusny Saby dalam pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam di Banda Aceh bulan Juli 2022 lalu,” jelasnya.

Safaruddin mencontohkan, di Aceh harus ada Dinas Syariat Islam bidang Pendidikan, Dinas Syariat Islam bidang PU, Dinas Syariat Islam bidang Pemberdayan Perempuan-Anak, Dinas Syariat Islam bidang Pertanian, Dinas Syariat Islam bidang Sosial dan seterusnya.

“Jadi tak perlu Dinas Syariat Islam secara khusus. Itu tong kosong. Makanya implementasi Syariat Islam di Aceh tidak maksimal,” tutup Safaruddin.