Gubernur Aceh Tetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 22 Januari
KOALISI.co - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk Provinsi Aceh, dengan durasi 14 hari mulai tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2026.
Keputusan penting ini disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang dilakukan secara virtual melalui Zoom, bertempat di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, kantor Gubernur Aceh, pada Kamis (8/1/2026).
Rapat yang dipandu langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (DekFad) dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, antara lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA), Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kasdam Iskandar Muda, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya.
Baca juga: Bupati Aceh Utara Minta Presiden Prabowo Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Bandang dan Longsor
Menurut Mualem, perpanjangan status tanggap darurat ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 yang menyatakan tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
"Perpanjangan ini diambil atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan," jelasnya.
"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," tegas Mualem.
Baca juga: Gubernur Aceh Tegaskan Perlu Dukungan Kuat Pusat untuk Pemulihan Pascabencana
Gubernur menjelaskan, perpanjangan tersebut bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Mualem juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja sama guna mempercepat pemulihan Aceh, sehingga sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.
"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," tambahnya.
Baca juga: Mendagri Pimpin Apel Satgas Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang, Didampingi Wagub Aceh
Selain itu, Mualem meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota agar penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) diselesaikan paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026, yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.
"Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih," pungkas Mualem.(*)