Kemudian terkait penanganan stunting oleh Pemko Banda Aceh yang diklaim Alamp Aksi tidak memiliki program nyata. "Bagaimana bisa dikatakan begitu, sementara angka prevalensi stunting Banda Aceh terus menurun di tangan Bakri Siddiq," terangnya.

IKAMBA mencatat penurunan prevalensi stunting Banda Aceh terjadi setiap bulan. "Diberbagai media juga bisa kita baca data stunting ini. Jika pada Juli 2022 masih ada 19 persen, Agustus turun menjadi 14,84 persen, dan Oktober tahun lalu hanya tersisa 7,44 persen saja," ujarnya.

Selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah. Alamp Aksi menuding Pemerintahan Bakri Siddiq menimbulkan utang baru senilai Rp 80 miliar. "Perlu digarisbawahi, utang yang timbul di masa Pj Wali Kota adalah warisan dari Pemerintah sebelumnya," tandas Akbar.

Baca Juga: Pj Wali Kota Banda Aceh Tak Biarkan Pasar Lamgapang Terbengkalai

Dalam catatannya, Bakri Siddiq menerima 'warisan' utang sekira Rp23 miliar plus potensi defisit anggaran mencapai Rp 225 miliar dari pemerintahan lama. "Utang senilai Rp 23 miliar itu, belum termasuk TPP pegawai yang mandeg sedari Januari hingga Juli 2022," bebernya.

Meski begitu, Akbar menilai pj wali kota komit untuk menyelesaikan utang dan potensi defisit anggaran tersebut demi kemaslahatan masyarakat. "Makanya beliau merasionalkan APBK 2022, dengan memangkas kegiatan yang tidak penting," ungkapnya.

Baca Juga: Pj Wali Kota Komitmen Wujudkan Banda Aceh Role Mode Penerapan Syariat Islam

Hasilnya positif, TPP pegawai Pemko Banda Aceh bisa dibayarkan enam bulan. Kemudian ADG atau dana desa ke gampong-gampong juga bisa disalurkan tepat waktu. "Nah, soal tudingan adanya utang baru senilai Rp 80 miliar di masa Pj Wali Kota, itu salah kaprah." ujarnya.

"Beliau malah mampu menyelesaikannya dari potensi defisit Rp 225 miliar yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya. Jika pun benar, angkanya pun turun drastis. Pastinya, kita tunggu saja audit BPK-RI sebagai pihak yang berwenang dalam masalah ini," sebutnya.

Baca dihalaman selanjutnya >>>