KOALISI.co - Puluhan mahasiswa tergabung dari berbagai organisasi di Kota Langsa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRK Langsa pada Jumat 25 Maret 2022. Aksi yang dilakukan terkait kinerja anggota dewan yang dinilai lamban proses rekomendasi hibah tanah.

Pantauan KOALISI.co, aksi dimulai sekira pukul 09.00 WIB mereka berkumpul di Lapangan Merdeka Langsa dan dilanjutkan dengan long march (berjalan kaki) ke gedung DPRK Langsa sekira pukul 09.30 WIB. Disana para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian.

Ketua SEMMI Langsa Wahyu Ramadhan, dalam orasinya mengatakan, kinerja DPRK Langsa jauh dari kepentingan masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Langsa, dimana sikap ini ditunjukkan dengan memperlambat proses hibah tanah.

Baca Juga: Hasil Pengembangan Mahasiswa Bawa Sabu, Polres Langsa Amankan 1 Orang Lagi

“Harusnya DPRK Langsa keluarkan rekomendasi itu sebelum tanggal 31 Desember 2021, namun karena tidak becusnya kerja DPRK Langsa hingga batas pengajuan rumah bantuan gagal sampai batas pengajuan rekomendasi tidak keluar hingga terlambat sampai 4 Januari 2022 baru keluar,” tandasnya.

Sementara itu, orator lain yakni Ketua SEMA IAIN Langsa, Fajri Husaini menyampaikan, anggota DPRK Langsa berjumlah 25 orang, namun hanya 2 orang yang menemui mereka antara lain, Zulkifli Latief dari Ketua DPRK Langsa dan Rosmaliah dari Partai Golkar

“Kami meminta agar anggota DPRK Langsa benar-benar memperjuangkan nasib rakyat bantaran sungai, sebab mereka saat ini tinggal dengan kekhwatiran abrasi serta sewaktu-waktu saat hujan maka banjir akan merendam rumah mereka,” cetusnya,

Baca Juga: Depresi, Wanita Paruh Baya Nekat Gantung Diri dalam Kandang Kambing di Langsa

Sementara itu, Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief menyampaikan bahwa tidak ada maksud DPRK Langsa untuk menghambat, dimana pemerintah telah mengajukan permohonan rekomendasi untuk hibah tanah namun DAK Integrasi untuk tahun 2022 tidak bisa terwujud.

Dijelaskannya, program pemerintah dalam memindahkan masyarakat kumuh di bantaran sungai telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 103 rumah dan di tahun 2021 sejumlah 250, namun untuk tahun 2022 direncanakan akan dibangun 100 rumah namun tidak terealisasi.

“Pada saat pengajuan hibah tanah dari Pemko Langsa itu di bulan November 2021, dan DPRK Langsa melakukan survey serta banyak proses yang dilakukan, ada beberapa administrasi yang perlu di lengkapi oleh Pemerintah Daerah,” demikian kata Ketua DPRK.