Pemerintah Aceh Pastikan Pasokan BBM Bertambah, Penyaluran Pertamina Naik hingga 120 Persen

KOALISI.co – Upaya Pemerintah Aceh bersama PT Pertamina Patra Niaga dalam mengatasi antrean dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan hasil positif. Pertamina telah meningkatkan penyaluran BBM ke Aceh, sehingga diharapkan distribusi kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan peningkatan pasokan tersebut merupakan hasil kerja tim yang dibentuk Pemerintah Aceh di bawah arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk mengurai persoalan distribusi BBM yang sempat menimbulkan antrean panjang di sejumlah daerah.

Menurut Nurlis, informasi tersebut diperoleh berdasarkan laporan terbaru Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

Baca Juga: Pemerintah Aceh Bentuk Tim Khusus Usut Kelangkaan Semen dan BBM

"Gubernur Mualem meminta laporan perkembangan setiap saat. Beliau ingin persoalan ini segera tuntas karena telah mengganggu aktivitas dan menyulitkan masyarakat," kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).

Berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Aceh, PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal telah meningkatkan penyaluran BBM di Aceh secara signifikan. Penyaluran jenis Gasoil mencapai 120,4 persen dari kondisi normal, sedangkan Gasoline meningkat menjadi 109 persen.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat koordinasi bersama Tim Pemerintah Aceh yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra, di Ruang Rapat Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/8/2026).

Baca Juga: Pemerintah Aceh Fasilitasi Peralihan RSUD Cut Meutia dari Aceh Utara ke Lhokseumawe

Selain meningkatkan pasokan, Pertamina Patra Niaga juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum (APH) di sejumlah SPBU. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan stok BBM sekaligus menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Pengawasan difokuskan pada kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi maupun praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang berpotensi mengganggu distribusi kepada masyarakat.

Untuk mengurangi antrean di SPBU, sejumlah pengelola telah menempatkan petugas marshalling guna mengatur arus kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya. Selain itu, pengaturan jadwal operator SPBU juga disesuaikan dengan jam-jam sibuk, terutama saat masyarakat berangkat dan pulang bekerja.

Baca Juga: Empat Jembatan Rusak Pascabanjir Diusulkan Segera Dibangun, Pemerintah Aceh Minta Respons Cepat BNPB

Sementara itu, Fuel Terminal di Aceh turut menambah jam operasional, termasuk pada hari Minggu, sebagai upaya menjaga ketahanan stok BBM di seluruh SPBU. Pengelola SPBU juga diminta tetap siaga selama 24 jam untuk menerima pasokan BBM di luar jam operasional sebagai langkah membangun cadangan stok sebelum disalurkan kepada konsumen pada hari berikutnya.

Pemerintah Aceh bersama Pertamina juga berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) agar armada angkutan umum memperoleh prioritas dalam pengisian BBM sehingga pelayanan transportasi kepada masyarakat tidak terganggu.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Aceh melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat guna mengantisipasi penggunaan nomor polisi tidak terdaftar atau kendaraan bodong dalam proses pembelian BBM bersubsidi.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Aceh tengah menyiapkan Surat Gubernur Aceh yang mengatur pelayanan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang berpelat kuning.

"Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh," ujar Nurlis.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar, khususnya bagi sektor transportasi dan logistik yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Pemerintah Aceh juga terus melakukan evaluasi secara berkala bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, dan instansi terkait guna memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap aman serta pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Di akhir keterangannya, Nurlis mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi agar distribusi dapat berlangsung secara adil dan merata.