1. Beranda
  2. Nasional

Pertemuan Pertama W20 di Likupang Fokus Dorong Kebebasan dari Diskriminasi

Oleh ,

"Kedua, bekerja secara kolektif dalam mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh W20 dalam mengatasi berbagai diskriminasi, kurangnya peraturan, budaya yang menghambat partisipasi aktif perempuan, dan pelanggaran berat HAM. Ketiga, memastikan perempuan menjadi fokus utama pemulihan Covid-19 di tengah KTT G20.” sebutnya.

Sebelumnya, pada sesi pembukaan, Selasa, 15 Februari 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa wabah Covid-19 telah berdampak hampir di semua aspek kehidupan, termasuk perempuan.

Data dari 10 negara menunjukkan bahwa laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga meningkat 25% - 111% pada bulan pertama pandemi. Permasalahan ini turut menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang signifikan. Di beberapa negara, kekerasan terhadap perempuan diperkirakan merugikan negara hingga 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau dua kali lipat dari yang dikeluarkan sebagian besar pemerintah untuk pendidikan.

“Karena itu, perempuan perlu berdaya, memiliki kemampuan untuk menghadapi kesulitan, dan berdaya mengatasi hambatan yang dikenakan pada mereka oleh norma-norma sosial budaya, dan stereotype serta tantangan lainnya, seperti ketidakamanan ekonomi, risiko, dan kerentanan, serta dampak diskriminasi”, jelas Bintang Puspayoga.

Dalam paparannya, Bathylle Missika selaku Head of Networks, Partnerships and Gender Division, OECD Development Center mengangkat tiga isu penting, yaitu Social Institutions and Gender Index (SIGI) dan kolaborasi berkelanjutan dengan W20, penerapan lensa SIGI di seluruh masalah prioritas W20, dan kebijakan sensitif gender dalam konteks Covid-19. Ia pun memberikan tiga rekomendasi yang bisa dilakukan dalam praktek berkelanjutan.

Pertama, memfasilitasi akses perempuan terhadap keuangan dan modal, termasuk dukungan untuk usaha yang dipimpin perempuan khususnya selama krisis Covid-19 saat ini. Kedua, memastikan program dan kebijakan yang memberikan solusi atas hambatan non-moneter untuk kewirausahaan. Ketiga, membangun peluang pelatihan literasi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha perempuan dan mendampingi mereka melalui tahapan pembangunan usahanya.

Baca Juga