KOALISI.co - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Penjabat Kepala Daerah tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota Se-Indonesia, menghadiri undangan Rapat Koordinasi bersama Presiden Jokowi.

Undangan tersebut bertujuan untuk mendengarkan pengarahan khusus Presiden yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Dalam arahannya, Jokowi memberikan banyak pesan diantaranya mengenai kinerja para Penjabat Kepala Daerah, hingga peran para Penjabat dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga: Pj Gubernur Aceh Serahkan SK Perpanjangan Tugas Pj Bupati Aceh Tenggara, Nagan Raya dan Aceh Barat

Presiden menekankan agar Penjabat Kepala Daerah tidak mengintervensi KPUD ataupun Bawaslu selama tahun politik.

“Masuk ke tahun politik Pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati dan Walikota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, dengan tidak mengintervensi apa pun,” kata Jokowi.

Begitu juga dengan keberpihakan. Jokowi berharap, para pimpinan daerah tersebut bisa mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut dengan mengedepankan netralitas.

Baca Juga: Tindak Lanjut Ratas dengan Presiden, Pj Gubernur Aceh Sambangi Menpora

“Saya minta jangan sampai memihak, hati-hati Bapak dan Ibu. Mudah sekali kelihatan Bapak memihak atau tidak. Dan juga pastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral. Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah,” katanya.

Artinya, lanjut Jokowi, bilamana ada permasalahan di tingkat bawah khususnya terkait pemilu, penyelesaian yang dilakukan diharapkan dengan segera mungkin.

“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Disisi lain Jokowi mengungkapkan, dirinya juga evaluasi Penjabat Kepala Daerah. Bahkan evaluasi yang dilakukan Jokowi bukan hitungan bulan seperti yang dilakukan Mendagri, melainkan perhari. Diharapkan, Penjabat Kepala Daerah untuk selalu meningkatkan kinerjanya masing-masing.

“Bapak dan Ibu Penjabat Kepala Daerah saya pilih karena saya tahu bahwa Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman dalam berbagai bidang terutama pemerintahan, jadi seharusnya tidak memiliki beban politik. Saya berharap Penjabat Kepala Daerah sebagai pertimbangan teknokratik dalam membuat kebijakan (policy) itu lebih mudah dan harusnya lebih gampang serta tidak ragu-ragu dengan prioritas yang jelas untuk kepentingan masyarakat,” ujar Presiden.

Sementara itu Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyambut baik arahan dari Presiden Republik Indonesia. Dia memastikan akan selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat Aceh dan sesuai dengan poin-poin penting yang disampaikan Presiden.

“Sebagai Penjabat Gubernur kita akan laksanakan seperti yang Presiden perintahkan, untuk kemajuan dan kepentingan seluruh masyarakat Aceh, dan ini tentunya harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memajukan Aceh yang lebih baik kedepannya,” tutupnya.