Pj Gubernur Minta Bupati/Walikota se-Aceh Kompak Tangani Berbagai Isu Pembangunan
KOALISI.co - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, meminta Bupati dan Walikota seluruh Aceh agar selalu kompak dalam menjalankan tugas pembangunan di daerahnya masing-masing.
Menurutnya, berbagai permasalahan strategis yang menyentuh langsung masyarakat, seperti kemiskinan, inflasi, hingga stunting harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.
“Apa yang dibutuhkan kabupaten, bila ada di Provinsi, sampaikan kepada kepala dinas terkait biar segera ditindaklanjuti. Namun jika apa yang dibutuhkan tidak ada di provinsi adanya di pusat, saya siap mendampingi untuk minta ke pusat,” ujar Achmad Marzuki dalam rapat kerja bersama Bupati/Walikota se-Aceh, di Meuligoe Gubernur, Rabu (8/3/2023).
Baca Juga: Pj Gubernur Apresiasi Lomba Mancing Presisi Polda Aceh
Lebih lanjut, Achmad Marzuki menambahkan, stabilitas politik dan keamanan begitu penting dijaga di setiap daerah, agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. Ia yakin, hal tersebut mampu dilakukan oleh Bupati dan Walikota se-Aceh yang mayoritasnya adalah ASN yang bebas dari kepentingan politik.
Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki juga meminta agar program strategis nasional yang diamanatkan pemerintah pusat, dapat dikawal sebaik mungkin. Terutama yang terkait kemiskinan, inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan stunting.
“Terkait kemiskinan, kehadiran Dana Otsus memang sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Dan mulai tahun ini, alokasi dana otsus tinggal satu persen. Hal ini menjadi perhatian saya untuk berusaha mendapatkan bantuan pusat,” kata Achmad Marzuki.
Baca Juga: Pj Bupati Aceh Besar Serahkan Donasi Rp358,4 Juta Untuk Korban Gempa Turki-Suriah
Mantan Pangdam Iskandar Muda itu juga meminta bupati dan walikota agar intens membangun komunikasi dengan pihak kementerian. Dengan begitu akan ada program pembangunan ke daerah yang dibiayai melalui dana APBN.
Selain itu, permasalahan inflasi harga kebutuhan pokok juga menjadi fokus Pj Gubernur Aceh. Ia meminta agar para bupati/walikota rutin melaksanakan arahan Mendagri seperti melaksanakan operasi dan sidak pasar, menjaga stok pangan, dan menyiapkan laporan mingguan terkait program pengendalian kepada Gubernur dan Mendagri.
Selain inflasi, Pj Gubernur juga berharap persoalan kasus stunting di Aceh dapat menjadi fokus para bupati/walikota. “Tolong turun langsung ke masyarakat untuk mengawal persoalan stunting.” terangnya.
Baca Juga: ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Donor 53 Kantong Darah
Perkokoh Komunikasi
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Aceh meminta para bupati/walikota agar membangun komunikasi rutin dengan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh. Segala kendala dan kebutuhan di daerah disampaikan langsung kepada dinas terkait, agar dapat dibantu dan cepat tertangani. “Komunikasi perlu terus dijalin, minta saja apa yang dibutuhkan pada dinas terkait,” kata Achmad Marzuki.
Orang nomor satu di Aceh itu pun memberikan kesempatan kepada setiap bupati/walikota untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di daerah. Ia juga meminta para Kepala SKPA untuk memberikan jawaban secara langsung.
Salah satu aspirasi dari kabupaten/kota itu disampaikan oleh Pj Walikota Lhokseumawe, Imran. Pada kesempatan itu, ia menyoroti pengalokasian dana Otsus Aceh yang mayoritasnya dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sementara kabupaten/kota, menurut dia, mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan berbagai program pembangunan.
Baca dihalaman selanjutnya >>>