Pj Gubernur Sambut Kedatangan Menko Polhukam dan Mendagri

Pj.Gubernur Aceh, Achmad Marzuki beserta Forkopimda Aceh, saat menyambut kedatangan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu (21/12/2022).

Restuardy menambahkan, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan, agar tidak tertinggal dari negara tetangga, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititikberatkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.

“Sedangkan untuk PPKT Berpenduduk, hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, disamping pertahanan keamanan, dan lingkungan, melalui pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara bertahap dan berkelanjutan,” imbuh Restuardy.

Baca Juga: Sekda Aceh Sampaikan Tanggapan Gubernur Atas Pendapat Banggar DPRA

Selain itu, lanjut Restuardy, juga pembangunan infrastruktur fisik seperti penyediaan sarpras transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, peningkatan/pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi.

“Tidak hanya itu, pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan menjadi konsen pembangunan,” tutur Restuardy.

Restuardy juga menjelaskan, kegiatan Kunker akan bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini merupakan bagian dari MoU kerjasama antara BNPP, Mabes TNI, dan Baznas yang di tandatangani beberapa waktu yang lalu. Bentuk program yang akan dilaksanakan adalah bantuan Sistem elektrifikasi untuk Pos Pamputer Pulau Rondo berupa satu paket pembangkit listrik tenaga surya.

Baca Juga: Pj Gubernur Resmi Buka PORA Aceh ke-14 di Pidie

Program lainnya adalah dukungan penurunan angka stunting berupa pembagian makanan tambahan dalam bentuk daging kemasan kaleng untuk ibu dan anak, serta bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 10 Unit.

“Bedah rumah (tidak layak huni) masing-masing 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukakarya dan 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukajaya,” kata Restuardy.

Selanjutnya, dalam rencana Kunker BNPP juga diagendakan beberapa kegiatan di Lokpri Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang memiliki 10 desa/gampong. Kegiatan yang dilakukan diantaranya layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), pelayanan vaksinasi, penanganan stunting, Penyerahan Bantuan di Kantor Camat Sukajaya, serta meninjau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).

Baca Halaman Selanjutnya>>>

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...