KOALISI.co - Tim Penggerak PKK Aceh, menggelar Rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting bersama pemerintah dan TP PKK di 3 Kabupaten dan Kota dengan angka inputan rendah dan prevalensi tinggi stunting di Aceh, Sabtu (17/12/2022).

Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang berlangsung di Restoran Meuligoe Aceh ini, dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Aceh, Ayu Marzuki, serta dihadiri langsung Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah Aceh, Ketua DWP Aceh, Ketua TP PKK Banda Aceh, Ketua TP PKK Aceh Besar, Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, dan sejumlah stakeholder lainya.

Rakor itu dilakukan sebagai upaya serius PKK Aceh untuk mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang badan yang berdampak pada otak anak akibat kekurangan gizi kronis.

Baca Juga: Pj Wali Kota Banda Aceh Ajak OPD Bersinergi Turunkan Angka Stunting

Ayu dalam arahannya, menyebut bahwa permasalahan stunting di Aceh tidak boleh disepelekan dan harus segera dilakukan penanggulangannya, lantaran, stunting merupakan ancaman nyata bagi tercapainya generasi unggul di Indonesia khususnya Aceh.

Karenanya, Ayu menegaskan pemerintah di 3 kabupaten dan kota dengan angka inputan rendah dan prevalensi tinggi stunting di Aceh tersebut, yakni Banda Aceh, Aceh Jaya dan Aceh Besar, harus berupaya keras untuk memperhatikan pencegahan stunting di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, terang Ayu sistem pelaporan atau penginputan data harus dilakukan secara intens dan berkala, serta kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa harus lebih pro aktif untuk memastikan balita mendapatkan vaksinasi dasar lengkap serta memantau tumbuh kembang anak, hingga pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil.

Baca Juga: Media Berperan Penting dalam Penurunan dan Pencegahan Stunting di Aceh

“Untuk mencegah stunting harus dilakukan dari hulu ke hilir, seperti memastikan konsumsi pil tambah darah bagi remaja, dan pastikan ibu hamil agar tidak kekurangan energi kronis (KEK),” ujar Ayu dalam arahnya.

Selain itu, Ayu menyampaikan bahwa sinergitas lintas sektoral juga harus diperkuat baik dari pemerintah dari tingkat gampong, kecamatan, hingga kabupaten dan kota hingga ke instansi layanan kesehatan masyarakat harus saling berkoordinasi untuk memastikan pelayanan kesehatan dari hulu hingga ke hilir tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan.