1. Beranda
  2. News

Polda Aceh Ungkap Modus Perekrutan PSK dalam Kasus TPPO

Oleh ,

KOALISI.co - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengungkap beragam modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), salah satunya melalui perekrutan korban dengan tawaran pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Modus tersebut terungkap dari empat laporan TPPO yang sedang ditangani Polda Aceh bersama Polres jajaran.

Penanganan laporan tersebut juga bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.

Dari empat laporan itu, tiga di antaranya telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan satu lainnya masih dalam tahap penyelidikan.

Baca Juga: Polda Aceh Gelar Apel Siaga Bencana

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Aceh, AKBP Andi Rahmansyah, mengatakan bahwa dari empat laporan tersebut terdapat delapan orang korban dan delapan orang terduga pelaku.

"Modus yang digunakan para terduga pelaku untuk merekrut korban cukup beragam, mulai dari menawarkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, anak buah kapal (ABK), hingga pekerja seks komersial (PSK)," kata AKBP Andi dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, para terduga pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat.

Baca Juga: Polda Aceh Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi, 45 Orang Ditangkap

Mereka diduga menarik minat korban dengan menjanjikan pekerjaan bergaji besar.

"Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji," ujar AKBP Andi.

AKBP Andi menegaskan, Polda Aceh akan terus mengembangkan kasus tersebut dan mengejar seluruh pihak yang terlibat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga: Polda Aceh Musnahkan 104 Hektare Ladang Ganja 

Ia juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang tidak disertai informasi dan legalitas jelas.

"Masyarakat yang mengetahui adanya perekrutan tenaga kerja ilegal diminta segera melapor ke kepolisian atau melalui layanan Call Center 110," pungkas AKBP Andi Rahmansyah.

Baca Juga