17 Ribu KK Masih Mengungsi, Pemerintah Aceh Desak Percepatan Pemulihan Pascabencana
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan. Layanan pemerintahan, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial secara bertahap kembali berjalan.
Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh. Tito menilai percepatan pemberian bantuan uang pengganti bagi rumah warga yang rusak ringan, sedang, dan berat menjadi solusi utama. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima dan menegaskan pentingnya validasi data oleh Badan Pusat Statistik agar proses penyaluran bantuan berjalan akuntabel.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia mengatakan Gubernur Aceh telah menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan fiskal daerah dalam menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Waspada! Akun Facebook Palsu Catut Nama Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Modus Tawarkan Bantuan
Menurut Muzani, seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Aceh telah diteruskan kepada Presiden. Ia menegaskan bahwa bencana yang menimpa Aceh merupakan persoalan nasional yang harus ditangani bersama.
Terkait sejumlah permintaan Pemerintah Aceh, Muzani menyatakan MPR RI akan mengupayakan pembahasan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM bersama Pertamina, memperjuangkan pengalihan pembiayaan 500 ribu peserta JKA ke APBN, serta mencari solusi terbaik terkait realisasi bantuan sapi meugang bagi korban bencana dan masyarakat Aceh secara luas.
Dalam kunjungan tersebut, MPR RI juga menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15 ribu paket sembako yang berisi kebutuhan pokok, serta paket perlengkapan ibadah untuk menyambut bulan suci Ramadan.