17 Ribu KK Masih Mengungsi, Pemerintah Aceh Desak Percepatan Pemulihan Pascabencana
KOALISI.co - Pemerintah Aceh mendesak percepatan penyaluran bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh. Hingga kini, sebanyak 17 ribu kepala keluarga atau sekitar 69 ribu jiwa masih mengungsi akibat bencana yang telah berlangsung lebih dari dua bulan.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan itu sekaligus menjadi momentum penyerahan bantuan untuk delapan kabupaten terdampak terparah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Baca Juga: Perkuat Pendidikan Vokasi, Pemerintah Aceh Dorong Pencetakan SDM Unggul Berstandar Global
Rombongan MPR RI dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Dari Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.
Wakil Gubernur Fadhlullah mengatakan pemerintah daerah terus melakukan penanganan sejak bencana terjadi. Meski jumlah pengungsi mulai berkurang karena sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara, ribuan keluarga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah.
Ia meminta agar dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat segera disalurkan, terutama bantuan hidup layak bagi warga yang tinggal di hunian sementara, bantuan perabot rumah tangga, serta dana pemulihan ekonomi. Pemerintah Aceh berharap bantuan tersebut bisa terealisasi secepat mungkin, idealnya sebelum meugang menyambut bulan puasa.
Selain bantuan sosial, Fadhlullah juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan kebun warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Ia turut meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden untuk masyarakat Aceh.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh juga mengusulkan agar pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar Pemerintah Aceh dapat lebih fokus pada penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan dan anggota MPR RI, berbagai kebutuhan mendesak Aceh dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.
Baca dihalaman selanjutnya >>>