Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto : Runi/MRI.

KOALISI.co – Setelah melalui proses pembahasan panjang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi serta memberikan landasan hukum bagi penanganan aset hasil tindak pidana.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut pengesahan tersebut dan berharap undang-undang baru itu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung penegakan hukum di Indonesia. "Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU)," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan menambahkan, berbagai hal yang sebelumnya menjadi perhatian publik dalam pembahasan RUU tersebut telah diantisipasi dan dibahas bersama Komisi III DPR RI. "Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," ujarnya.

Baca Juga: Nasir Djamil Tegaskan UU Perkoperasian Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Seluruh lima pimpinan DPR hadir dalam agenda tersebut.

Rapat dipimpin Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Dalam konferensi pers setelah pengesahan, Puan juga didampingi para Wakil Ketua DPR serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengesahan tersebut adalah rampungnya pembahasan RUU Perampasan Aset lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya ditargetkan DPR RI. Sebelumnya, DPR menargetkan penyelesaian RUU tersebut paling lambat pada 15 Desember 2026 atau sebelum berakhirnya masa sidang tahun ini. Namun, pengesahan dapat dilakukan hampir satu bulan lebih awal dari target tersebut.

Baca Juga: DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri

"Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya," ungkap Puan.

Menurut Puan, pengesahan undang-undang tersebut bukan dilakukan secara terburu-buru ataupun semata-mata karena tekanan masyarakat. Sebaliknya, regulasi ini telah lama dinantikan dan dinilai mendesak untuk segera diselesaikan. Ia menyebutkan, pembahasan mengenai UU Perampasan Aset telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun sehingga penyelesaiannya menjadi salah satu agenda penting dalam proses legislasi nasional.

"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," jelasnya.

Dalam proses penyusunan hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR RI mengklaim telah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan berbagai kalangan. Sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta kelompok masyarakat lainnya. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan substansi rancangan undang-undang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar sebanyak 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan RUU Perampasan Aset ke 15 provinsi. Sosialisasi juga dilakukan oleh anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi terkait substansi aturan tersebut.

Puan menilai berbagai tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan telah melalui sejumlah mekanisme dan melibatkan banyak pihak. "Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal," tuturnya.

Puan menegaskan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati dan melalui pertimbangan yang matang. DPR juga memastikan tahapan pembahasan dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dalam proses legislasi.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan dan memahami substansi regulasi yang disusun oleh DPR bersama pemerintah.

Ia berharap pengesahan UU Perampasan Aset tidak hanya menjadi capaian dalam bidang legislasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

Pengesahan regulasi ini sekaligus menandai berakhirnya proses pembahasan panjang RUU Perampasan Aset yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu tuntutan publik dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Komentar

Loading...