Nasir Djamil Tegaskan UU Perkoperasian Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

KOALISI.co – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian masih memiliki landasan konstitusional dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan saat mewakili DPR RI dalam sidang pengujian materiil undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan yang digelar secara daring melalui Zoom dari Senayan, Jakarta, Nasir Djamil menyampaikan keterangan DPR RI terkait perkara Nomor 361/PUU-XXIV/2026. DPR berpandangan bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Nasir menjelaskan, sejak proses pembentukannya, UU Perkoperasian telah dirancang dengan menempatkan aturan-aturan pokok dalam undang-undang, sementara ketentuan teknis diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dan Anggaran Dasar koperasi.

Baca Juga: Nasir Djamil Terima JAB Award Kategori Tokoh Pembaharuan Hukum Nasional

Menurutnya, Anggaran Dasar koperasi ditetapkan melalui Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Sistem tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak anggota sebagai pemilik, kemandirian koperasi sebagai badan usaha demokratis, serta tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan.

“Norma-norma yang dimohonkan pengujian merupakan hasil pembahasan pembentuk undang-undang yang mempertimbangkan keseimbangan antara kedudukan anggota sebagai pemilik koperasi, kemandirian koperasi sebagai badan usaha yang dikelola secara demokratis, dan peran Pemerintah sebagai pembina,” ujar Nasir Djamil dalam persidangan.

Salah satu materi yang menjadi perhatian DPR RI adalah ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Perkoperasian mengenai pencatatan keanggotaan koperasi.

Baca Juga: Nasir Djamil Serahkan Bantuan untuk Panti Asuhan di Banda Aceh

Nasir menjelaskan, ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat administratif dan tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada pengurus untuk mengubah ataupun menghapus status keanggotaan seseorang secara sepihak.

Perubahan status keanggotaan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan Anggaran Dasar koperasi. Proses tersebut juga harus memperhatikan adanya keputusan tertulis, kesempatan bagi anggota untuk mengajukan keberatan, serta pemulihan status apabila keberatan dinyatakan diterima.

Dengan demikian, pencatatan keanggotaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anggota yang telah diatur dalam ketentuan hukum perkoperasian.

Baca Juga: Nasir Djamil Minta Bobby Cabut Kebijakan Razia Plat Kendaraan Aceh

Selain persoalan keanggotaan, DPR RI juga memberikan penjelasan mengenai hak anggota koperasi untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha koperasi.

Menurut Nasir, pengaturan teknis mengenai tata cara penyampaian informasi melalui Anggaran Dasar tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghilangkan hak anggota yang telah dijamin undang-undang.

Hak memperoleh informasi merupakan bagian penting dari pengawasan anggota terhadap jalannya koperasi. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui Rapat Anggota, Pengawas, maupun mekanisme pemeriksaan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

DPR menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.

Pembubaran Koperasi Harus Melindungi Hak Anggota dan Kreditor

Dalam keterangannya, DPR RI turut menjelaskan ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaian koperasi.

Nasir menyebutkan, mekanisme pembubaran koperasi telah dirancang dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan anggota, kreditor, maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan koperasi.

Penyelesaian setelah pembubaran harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembagian kekayaan koperasi tidak dapat dilakukan secara bebas atau berdasarkan keputusan sepihak.

Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap koperasi, tanpa mengambil alih urusan internal yang menjadi bagian dari prinsip kemandirian koperasi.

Revisi UU Perkoperasian Sedang Dibahas DPR

Nasir Djamil juga mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Perkoperasian saat ini telah memasuki Pembicaraan Tingkat I di Komisi VI DPR RI.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR untuk memperkuat dan menyempurnakan regulasi perkoperasian di Indonesia.

Namun, menurut DPR, proses pembahasan revisi undang-undang tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa ketentuan UU Perkoperasian yang berlaku saat ini bertentangan dengan konstitusi.

Pada bagian akhir keterangannya, DPR RI menyimpulkan bahwa berbagai ketentuan yang diuji, mulai dari pengaturan keanggotaan, hak memperoleh informasi, pembubaran koperasi, hingga kewenangan pemerintah dalam pembinaan, telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa norma-norma tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“UU Perkoperasian telah membangun kerangka pengaturan yang mencakup kedudukan dan hak anggota, mekanisme keterbukaan serta pertanggungjawaban organ koperasi, penyelesaian pembubaran dan kewajiban koperasi, serta peran Pemerintah dalam pembinaan dan perlindungan koperasi,” tegas Nasir Djamil.

Komentar

Loading...