Sekda Aceh Utara Buka Sosialisasi Proklim, Ajak Jaga Lingkungan untuk Cegah Bencana

KOALISI.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Hotel Diana, Jumat (20/11/2026) pagi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Utara.

Dalam sambutannya, Dayan menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana.
Dayan mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih baik daripada mengeluarkan anggaran besar untuk penanganan setelah bencana terjadi.
Baca Juga: Profil Dayan Albar, dari Kasi Kecamatan hingga Sekda Aceh Utara
Ia juga menyinggung bencana besar yang melanda Aceh pada November 2025.
Menurutnya, aktivitas manusia yang merusak lingkungan turut berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
"Menjaga lingkungan lebih baik daripada memperbaikinya setelah bencana terjadi. Hal-hal kecil seperti menjaga pohon dan mengelola sampah tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya bisa menjadi besar," ujarnya.
Baca Juga: Dayan Albar Jabat Sekda Aceh Utara
Dayan menjelaskan, pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk lebih mengutamakan langkah pencegahan.
Ia juga meminta para camat, geuchik, dan aparatur desa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Dayan Albar Terpilih Sebagai Ketua Pengcab PBSI Aceh Utara
Menurutnya, Aceh Utara memiliki kekayaan alam yang harus dijaga, mulai dari kawasan pegunungan, daratan hingga laut, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
"Orang tua kita dahulu menjaga lingkungan untuk kepentingan anak cucu. Sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk mewariskan lingkungan yang baik kepada generasi selanjutnya," pungkas Dayan.
Turut hadiri dalam kegiatan tersebut, Asisten II Setdakab Aceh Utara, M. Nasir, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara, sejumlah kepala dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, geuchik, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM).




Komentar