KOALISI.co - Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) diperkenalkan sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini menjadi respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakter komoditas pangan yang bersifat musiman.

Pendekatan yang diterapkan bersifat inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan struktur pasokan pangan.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah.

Baca Juga: BI Aceh Salurkan Bantuan Darurat ke Tiga Kabupaten Terdampak Banjir

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali dalam pelaksanaan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Selasa (11/2/2026).

Pada 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, terutama pada sektor pangan.

Namun pada Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55 persen secara tahunan yang didorong kelompok pangan bergejolak. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan pengendalian inflasi pangan secara konsisten agar tetap berada dalam kisaran 3,0–5,0 persen, sesuai arahan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Baca Juga: Cooking Class Dapur Cerdas Inflasi: BI Aceh dan DWP USK Edukasi Pengendalian Inflasi dari Dapur

Ricky menjelaskan tiga strategi utama untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah.

Kedua, memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah guna menjaga stabilitas harga melalui efisiensi logistik dan optimalisasi kerja sama antardaerah yang bersinergi dengan BUMN logistik.

Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.

Baca dihalaman selanjutnya >>>