Desak Pemerintah Pusat, DPW Muda Seudang Banda Aceh Minta Bencana Aceh Jadi Bencana Nasional

KOALISI.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muda Seudang Kota Banda Aceh dengan tegas mendesak Pemerintah Pusat agar segera menetapkan kondisi bencana di Provinsi Aceh sebagai bencana nasional.

Hingga memasuki minggu ketiga pascabencana, situasi masyarakat di sejumlah daerah terdampak tetap sangat memprihatinkan, dengan banyak korban yang terisolasi, minim akses bantuan, dan seolah harus berjuang sendiri.

Dalam keterangan kepada KOALISI.co pada Selasa (16/12/2025), perwakilan Muda Seudang, Haris, secara keras menyoroti respons yang dinilai lamban, tidak serius, dan kurang empati dari pihak pusat terhadap penderitaan rakyat Aceh.

Baca juga: Ratusan Warga Julok Aceh Timur Orasi di Jalan, Tuntut Banjir Ditetapkan Bencana Nasional

“Penanganan bencana ini berjalan sangat lambat. Negara terkesan abai terhadap kondisi masyarakat Aceh,” ucapnya.

Haris menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak boleh lagi mengabaikan fakta di lapangan. Beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues hingga kini masih terisolasi, dengan akses bantuan yang terbatas dan kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Kondisi ini telah berlangsung selama tiga minggu, namun perhatian dari pusat belum terlihat nyata.

“Jika kondisi seperti ini masih dianggap belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka kami mempertanyakan kehadiran negara di tengah rakyat Aceh. Ada apa dengan Aceh saat ini?” tegas Haris.

Baca juga: Berdiri Bersama Rakyat, Ulama Aceh Tekankan Presiden Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera

Muda Seudang Kota Banda Aceh menuntut agar Pemerintah Pusat bertindak cepat, menghentikan sikap pasif, segera menetapkan status bencana nasional, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan penanganan yang adil dan manusiawi. “Negara tidak boleh kalah cepat dari penderitaan rakyatnya,” tandasnya.(*)