Gubernur Aceh Sampaikan LKPJ 2025 dalam Rapat Paripurna DPRA
KOALISI.co – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026). Agenda rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam penyampaiannya, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025. Dokumen tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Menurut Mualem, capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, termasuk dukungan DPRA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta partisipasi masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pengawasan dan sinergi lintas sektor.
Baca juga: DPRA Tegaskan JKA Harus Tetap Berjalan Demi Kesehatan Masyarakat Aceh
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh mengalami peningkatan dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren penurunan, dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun diakui masih berpotensi meningkat akibat dampak bencana. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka turut menurun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Baca juga: Wagub Aceh Desak Bupati/Wali Kota Percepat Penyediaan Data Hunian Tetap
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi yang melampaui Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.