JMSI Aceh Apresiasi Kinerja Safrizal ZA, Minta Fokus Penuh pada Rekonstruksi Aceh

KOALISI.co – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh menilai Safrizal ZA berhasil memimpin Posko Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) Aceh selama penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari fase tanggap darurat hingga tahap pemulihan (relief). Memasuki fase rekonstruksi yang akan dimulai pada 1 Agustus 2026, Safrizal diharapkan semakin meningkatkan fokus dan konsentrasi agar proses pembangunan berjalan optimal.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua JMSI Aceh, Hendro Saky, di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026), saat dimintai tanggapan mengenai berakhirnya fase pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada akhir 2025.

Menurut Hendro, secara keseluruhan Safrizal ZA yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kementerian Dalam Negeri telah menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam mengoordinasikan berbagai pihak selama proses penanganan bencana.

Baca Juga: JMSI Aceh Beri Apresiasi Garda Kemanusiaan Pascabencana Hidrometeorologi

"Saya pikir secara keseluruhan (overall), Pak Safrizal berhasil memimpin lembaga PRR Aceh. Perannya dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan lembaga lintas kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota berjalan sangat efektif," ujar Hendro.

Lembaga PRR Aceh resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mulai berlaku pada 8 Januari 2026. Namun, sebelum lembaga tersebut terbentuk secara resmi, Safrizal ZA disebut telah bergerak cepat melakukan koordinasi di lapangan.

Hendro menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 berdampak sangat luas, mencakup 18 kabupaten, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong di Aceh. Menurutnya, koordinasi yang solid di bawah kepemimpinan Safrizal mampu mempercepat proses penanganan darurat hingga pemulihan.

Baca Juga: Gubernur Bahas Status Pascabencana Aceh Bersama Forkopimda, Keputusan Tunggu Koordinasi dengan Mendagri

Berdasarkan data yang dihimpun JMSI Aceh hingga enam bulan pascabencana, sejumlah sektor menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di bidang pendidikan, sebanyak 3.120 sekolah yang terdampak kini telah pulih sepenuhnya dan kembali beroperasi. Sementara itu, sebanyak 867 puskesmas juga telah kembali memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan yang sebelumnya rusak kini telah kembali berfungsi. Dari total ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.638 ruas atau sekitar 94,20 persen telah kembali dapat digunakan.

Untuk sektor perumahan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 18.784 unit hunian sementara (huntara) yang seluruhnya telah ditempati masyarakat terdampak. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus berjalan. Dari target 37.323 unit, hingga Juli 2026 telah selesai dibangun sebanyak 401 unit, sedangkan 1.832 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Baca Juga: Gubernur Mualem Apresiasi Rp2,5 Triliun dari Kementan untuk Pulihkan Sawah dan Kebun Terdampak Bencana di Aceh

Hendro menegaskan, capaian tersebut tidak hanya bergantung pada sosok Safrizal ZA, tetapi juga merupakan hasil kemampuannya mengorkestrasi koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai elemen masyarakat.

Memasuki Fase Rekonstruksi

Fase pemulihan Aceh akan berakhir pada 30 Juli 2026. Selanjutnya, mulai 1 Agustus 2026, pemerintah akan memasuki fase rekonstruksi yang dinilai menjadi tahapan paling penting dalam proses pemulihan pascabencana.

Menurut Hendro, fase rekonstruksi membutuhkan upaya, fokus, dan konsentrasi yang jauh lebih besar karena tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat sesuai target Rencana Induk (Masterplan) hingga tahun 2028.

Ia menyebutkan, Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen besar terhadap percepatan rekonstruksi Aceh dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,97 triliun.

Besarnya anggaran tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak utama percepatan pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga terdampak bencana.

"Keberhasilan fase rekonstruksi sangat bergantung pada fokus, konsentrasi, dan koordinasi yang kuat. JMSI Aceh meyakini Pak Safrizal ZA memiliki kapasitas untuk memimpin tahapan penting tersebut," kata Hendro.

JMSI Aceh juga memberikan apresiasi kepada PRR Aceh yang sejak awal melibatkan media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses pengawasan seluruh tahapan penanganan bencana.

Menurut Hendro, keterlibatan media merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rekonstruksi.

"Keterlibatan media sangat penting untuk memastikan adanya pengawasan publik serta akuntabilitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan proses rekonstruksi Aceh. Pak Safrizal telah membuktikan mampu menjalankan prinsip keterbukaan ini dengan baik," tutup Hendro Saky.