JMSI Aceh; Down System BSI Muncul Pesimisme Masyarakat Aceh

KOALISI.co - Aktivitas layanan perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh belum sepenuhnya normal dan pulih. Namun, perbankan itu belum memberikan penjelasan dan klarifikasi dari persoalan terganggunya sistem pelayanan nasabah.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Hendro Saky, pada Rabu (10/5/2023) mengatakan, seharusnya jajaran direksi dapat memberikan penjelasan yang logis dan masuk akal terkait dengan masalah yang terjadi.

“Jika manajemen BSI tak mampu beri penjelasan, maka di pastikan ini akan mendorong warga migrasi ke perbankan syariah lainnya yang miliki layanan yang lebih baik dan optimal,” kata Hendro dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: BSI Eror, Sulaiman DPRA; Jangan Sampai Timbul Keinginan Pencabutan Qanun LKS

Kata Hendro, sejak pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), BSI menjadi salah satu perbankan yang miliki jaringan dan infrastruktur layanan luas menjangkau banyak wilayah di Aceh. Namun, bukan berarti BSI bisa sesukanya dalam memastikan pelayanan nasabah di provinsi ini.

“Down System yang terjadi dalam pelayanan BSI di Aceh dalam 48 jam terakhir, telah munculkan pesimisme masyarakat atas pelayanan perbankan syariah di provinsi ini,” tandasnya.

Dikatakan Hendro, BSI yang diharapkan dapat menjadi model perbankan syariah yang modern dan prima dalam pelayanan, terbukti belum mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang dinamis dalam hal melaksananan transaksi keuangan.

Baca Juga: Layanan Kantor Cabang dan ATM BSI Kembali Pulih Bertahap

“Tidak adanya penjelasan yang logis dan masuk akal dari manajemen BSI atas kendala yang ada, hal itu semakin memperburuk persepsi masyarakat Aceh atas kinerja perbankan syariah,” cetusnya.

Karna itu, JMSI Aceh minta kepada BSI untuk secepatnya memulihkan pelayanan dan transaksi keuangan di perbankan itu. Selain itu, manajemen bank tersebut harus segera membuka kepada publik terkait dengan kendala dan masalah yang terjadi.

“Sudah seharusnya manajemen BSI harus menerapkan prinsip-prinsip jujur, transparan dan terbuka terkait dengan kendala dan persoalan yang ada. Jika itu tidak dilakukan, ini jadi ukuran atas gagalnya BSI memberikan layanan bagi masyarakat Aceh,” demikian Hendro Saky