Kata Azhari Cage Soal Aceh Pascabencana
KOALISI.co – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, Azhari Cage, menyoroti sejumlah persoalan serius yang masih dihadapi masyarakat Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan wilayah Sumatera pada akhir 2025 lalu.
Azhari menyampaikan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana belum berjalan optimal.
Hal tersebut mencakup pembangunan hunian sementara dan hunian tetap yang belum terealisasi sebagaimana mestinya, serta masih banyaknya rumah warga yang tertimbun lumpur dan tanah.
Baca Juga: Aceh Utara Butuh Rp26 Triliun Anggaran Penanganan Pascabencana
“Fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan serius, di antaranya pembangunan hunian sementara dan hunian tetap yang belum berjalan sebagaimana mestinya, serta rumah-rumah masyarakat yang masih tertimbun lumpur dan tanah, termasuk akses jalan dan lingkungan permukiman,” ujar Azhari dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Senin (2/2/2026).
Menurut Azhari, kondisi tersebut paling dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta sejumlah daerah terdampak lainnya.
Ia menjelaskan bahwa hingga kini masih banyak rumah, pagar, dan jalan yang tertimbun material lumpur.
Baca Juga: Gubernur Aceh Perpanjang Keempat Status Tanggap Darurat Bencana hingga 29 Januari 2026
“Apabila pembersihan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, maka akan menimbulkan risiko baru. Kontur tanah yang menjadi curam berpotensi menyebabkan lumpur kembali masuk ke rumah warga saat hujan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Azhari Cage menegaskan perlunya penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari pemulihan rumah warga, pekarangan, jalan, hingga kawasan desa secara keseluruhan.
Menurutnya, apabila seluruh beban pemulihan diserahkan kepada masyarakat, maka proses rehabilitasi tidak akan berjalan optimal karena keterbatasan kemampuan dan kebutuhan biaya yang besar.
Baca Juga: PLN Percepat Pemulihan Listrik Pascabencana Aceh, 98,9 Persen Desa Sudah Kembali Menyala
Dalam kesempatan tersebut, Azhari juga menyinggung pola penanganan bencana pada masa pascatsunami Aceh.
Ia mengingatkan bahwa saat itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dengan kewenangan dan anggaran yang terpusat langsung di bawah Presiden.
“Hal ini membuat penanganan lebih terkontrol dan terorganisasi,” kata Azhari.
Baca Juga: Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Hadiri Rakornas Pusat-Daerah 2026 di Bogor
Sementara itu, pada penanganan bencana saat ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, dengan anggaran yang tersebar di berbagai kementerian.
“Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam pengendalian dan koordinasi di lapangan,” ungkapnya.
Meski demikian, Azhari menyatakan optimisme bahwa skema tersebut tetap dapat berjalan dengan baik, asalkan didukung koordinasi yang kuat dan berkelanjutan antara kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Baca Juga: Senator Azhari Cage Kecam Razia Truk Plat BL di Sumut, Sindir Bobby Nasution
“Dengan koordinasi yang solid, penanganan bencana diharapkan dapat tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun anggaran,” pungkas Azhari Cage.
Sebelumnya diberitakan, Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan bersama Pemerintah Aceh yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, pukul 09.30 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.
Baca Juga: Dari Darurat ke Pemulihan: Mampukah Aceh Bangkit?
FGD tersebut dilaksanakan secara serentak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta terhubung melalui Zoom Meeting untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait penanganan bencana lintas wilayah terdampak.
Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, La Ode Umar Bonte, dengan moderator Anggota DPD RI Provinsi Aceh, Azhari Cage.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Aceh, perwakilan kementerian terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik secara luring maupun daring.