Mahasiswa Pertanyakan Kelangkaan BBM di Aceh

KOALISI.co – Himpunan Mahasiswa Kutamakmur (HIMAKMUR) Aceh Utara mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengantre selama berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kelangkaan Pertalite dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi barang, produktivitas pelaku usaha, serta menambah beban masyarakat yang kehilangan waktu kerja hanya untuk mendapatkan BBM.

Wakil Ketua Umum HIMAKMUR, Muhammad Arief, mengatakan bahwa di tengah kondisi tersebut, Pertamina menyatakan gangguan terjadi akibat penyesuaian operasional distribusi dan memastikan stok BBM secara umum dalam kondisi aman.

Baca Juga: Mahasiswa Minta Audit Pengelolaan Pasar Geudong Aceh Utara

Namun, menurutnya, publik berhak mempertanyakan konsistensi antara pernyataan tersebut dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Jika stok benar-benar aman, mengapa antrean masih terjadi hampir setiap hari? Jika persoalannya hanya distribusi, mengapa masyarakat tetap kehilangan waktu, penghasilan, dan produktivitas hanya untuk memperoleh BBM? Masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang berbasis fakta, bukan sekadar pernyataan bahwa kondisi akan segera normal," kata Arief kepada KOALISI.co, Rabu (15/7/2026).

Menurut Arief, pertanyaan tersebut muncul karena masyarakat masih mengingat kebijakan pemerintah yang menghentikan penjualan Premium dan mengarahkan masyarakat beralih menggunakan Pertalite.

Baca Juga: Mahasiswa Aceh Utara Pertanyakan Bantuan Pascabanjir Belum Cair 

Karena itu, ketika Pertalite kembali sulit diperoleh di berbagai daerah, kata dia, wajar apabila muncul pertanyaan apakah kondisi tersebut murni disebabkan persoalan distribusi atau merupakan bagian dari penataan kebijakan BBM yang belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Jangan sampai pola lama kembali terulang. Dulu masyarakat diminta beralih dari Premium ke Pertalite. Hari ini Pertalite kembali langka. Jika memang tidak ada perubahan kebijakan, buktikan dengan distribusi yang normal. Namun, jika ada arah kebijakan baru, sampaikan secara jujur kepada publik. Transparansi adalah kewajiban negara, bukan pilihan," ujarnya.

Arief menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut distribusi BBM, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.

Baca Juga: Maulana Fikri Saputra Menang Telak, Pimpin HIMAKMUR Generasi V

Menurutnya, ketika masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang, sementara pemerintah menyatakan stok BBM aman, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi, melainkan juga kredibilitas kebijakan serta kemampuan negara dalam menjamin hak dasar warganya.

Ia menegaskan, kelangkaan Pertalite harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi. Pemerintah, lanjutnya, tidak boleh membiarkan antrean panjang menjadi pemandangan yang dianggap lumrah, terlebih jika terus berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kepercayaan publik tidak dibangun melalui klaim bahwa stok aman, melainkan melalui kepastian bahwa masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah, tepat waktu, dan tanpa harus mengorbankan pekerjaan maupun penghasilannya," katanya.

Baca Juga: Fauzi dan Muksal Pimpin HIMAKMUR Periode 2025-2026

Arief menambahkan, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, melainkan hanya menginginkan hak dasar mereka terpenuhi.

"Rakyat tidak sedang meminta kemewahan. Rakyat hanya ingin hak dasarnya dipenuhi. Selama antrean masih mengular di SPBU dan masyarakat masih dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, maka pemerintah dan Pertamina belum dapat mengatakan bahwa persoalan ini benar-benar selesai," pungkasnya.