Mahdawi: Prioritas Anggaran Gizi, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Fondasi Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045

KOALISI.co - Bonus demografi tidak secara otomatis membawa Indonesia menuju kemajuan. Kualitas sumber daya manusia, yang ditopang oleh kecukupan gizi, pendidikan bermutu, dan kesehatan yang terjaga, menjadi faktor penting untuk mengubah besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi kekuatan pembangunan nasional.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pemikiran yang disampaikan Mahdawi, S.E., M.E., Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada (UNBP) dalam Diskusi Publik bertajuk “Uang Negara dan Masa Depan Gen Z” yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN SUNA Lhokseumawe, Senin, 19 Oktober 2026, bertempat di Aula FEBI UIN SUNA Lhokseumawe.

Dalam pemaparannya yang mengangkat tema “Gizi, Pendidikan, dan Kesehatan sebagai Syarat Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045”, Mahdawi menekankan bahwa keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan negara mempersiapkan manusia yang sehat, terampil, produktif, serta memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

Menurut materi yang disampaikannya, bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia kerja relatif besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut membuka peluang bagi peningkatan produktivitas, inovasi, kewirausahaan, dan penerimaan negara. Namun, tanpa persiapan yang memadai, bonus demografi juga dapat menghadirkan risiko berupa pengangguran, ketimpangan, masalah kesehatan, dan rendahnya produktivitas.

Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah penduduk usia produktif. Lebih dari itu, diperlukan investasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manusia sejak masa kehamilan, anak usia dini, usia sekolah, remaja, hingga memasuki usia produktif.

Tiga Fondasi Utama Pembangunan Sumber Daya Manusia

Mahdawi menjelaskan bahwa gizi, pendidikan, dan kesehatan merupakan tiga fondasi yang saling berkaitan dalam membentuk manusia unggul.

Gizi yang baik mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan, konsentrasi, dan kemampuan belajar. Pendidikan berkualitas membekali generasi muda dengan literasi, numerasi, karakter, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis. Sementara itu, kesehatan fisik dan mental memungkinkan seseorang belajar, bekerja, berkeluarga, dan berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Anak yang sehat memiliki kesiapan belajar yang lebih baik, pendidikan membantu masyarakat memahami dan menerapkan perilaku hidup sehat, sedangkan kesehatan yang terjaga mendukung produktivitas dalam jangka panjang.

Dalam aspek gizi, materi tersebut menyoroti pentingnya intervensi sejak 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari pemenuhan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, pencegahan anemia, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, penyediaan makanan pendamping ASI yang bergizi dan aman, hingga pemantauan pertumbuhan anak.

Beliau menyampaikan bahwa prevalensi stunting nasional Indonesia pada 2024 sebesar 19,8 persen, turun dari 21,5 persen pada 2023, merujuk pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Penurunan tersebut menunjukkan adanya kemajuan, tetapi upaya perbaikan gizi tetap perlu diperkuat agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Di bidang pendidikan, tantangan utama bukan sekadar memastikan anak masuk dan bertahan di sekolah, melainkan memastikan mereka benar-benar menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Penguatan literasi, numerasi, sains, keterampilan digital, pendidikan vokasi, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.

Pendidikan juga perlu menjamin kesempatan yang setara bagi anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok lain yang menghadapi hambatan akses.

Sementara itu, pembangunan kesehatan perlu mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif, disertai perhatian terhadap kesehatan mental dan lingkungan sosial yang aman. Bagi kelompok remaja, perhatian khusus diperlukan pada persoalan anemia, kesehatan reproduksi, aktivitas fisik, kesehatan mental, serta akses terhadap informasi kesehatan yang tepercaya.

Anggaran Negara Harus Berdampak pada Kualitas Manusia

Pembahasan mengenai gizi, pendidikan, dan kesehatan juga berkaitan erat dengan arah kebijakan fiskal dan prioritas belanja negara. Dalam materi presentasinya, lulusan Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta tersebut, menguraikan sejumlah anggaran yang direncanakan dalam RAPBN 2026 untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,82 triliun atau sekitar 20 persen dari belanja negara. Sejumlah program yang disoroti meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Pada bidang kesehatan, anggaran dalam RAPBN 2026 disebutkan sebesar Rp244 triliun. Penggunaannya antara lain diarahkan untuk layanan kesehatan masyarakat, bantuan iuran jaminan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis, serta percepatan penurunan stunting.

Paparan tersebut menempatkan anggaran negara sebagai instrumen penting untuk memperluas akses layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti dengan tata kelola yang baik, distribusi layanan yang merata, pelaksanaan program yang efektif, dan evaluasi yang terukur.

Keberhasilan kebijakan publik, dengan demikian, tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah dana yang dibelanjakan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Hasilnya perlu dilihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, seperti perbaikan status gizi, peningkatan kemampuan belajar, perluasan akses kesehatan, serta peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Kolaborasi Lintas Sektor Menentukan Keberhasilan

Lebih lanjut, materi tersebut menyoroti berbagai tantangan yang masih perlu dijawab bersama, antara lain ketimpangan akses dan mutu layanan, masalah gizi ganda, kualitas pembelajaran, kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta pengaruh kemiskinan, kekerasan, diskriminasi, dan informasi keliru terhadap perkembangan manusia.

Menghadapi tantangan tersebut, pembangunan sumber daya manusia membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Keluarga berperan membangun kebiasaan makan sehat, aktivitas fisik, komunikasi yang baik, dan dukungan terhadap proses belajar anak. Sekolah perlu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermakna.

Puskesmas dan posyandu berperan dalam pemantauan pertumbuhan, edukasi kesehatan, skrining, serta rujukan ketika ditemukan masalah. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan data, anggaran, target lintas sektor, dan evaluasi secara berkala. Sementara itu, dunia usaha dan komunitas dapat mendukung melalui pelatihan, kesempatan magang, dukungan pangan, dan program berbasis bukti.

Pendekatan tersebut perlu dijalankan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan manusia pada setiap tahap kehidupan. Intervensi sejak dini menjadi penting karena dapat memberikan manfaat jangka panjang dan membantu memutus siklus kemiskinan antargenerasi.

Menyiapkan Gen Z untuk Indonesia Emas 2045

Bagi generasi muda, termasuk Gen Z, agenda pembangunan sumber daya manusia berkaitan langsung dengan kesiapan menghadapi dunia kerja, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan ekonomi. Generasi muda tidak hanya membutuhkan akses pendidikan, tetapi juga kesehatan yang baik, keterampilan yang relevan, kesempatan berusaha, dan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi.

Oleh karena itu, kemajuan menuju Indonesia Emas 2045 perlu diukur melalui indikator yang jelas. Dalam materi tersebut, indikator yang disoroti mencakup perkembangan status gizi, anemia, keberagaman pangan, kehadiran dan penyelesaian pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi, cakupan imunisasi, akses layanan kesehatan, kesejahteraan mental, kesenjangan antarkelompok masyarakat, serta produktivitas dan partisipasi kerja.

Pengukuran perlu menggunakan data dasar yang jelas, target terukur, data terpilah, dan evaluasi berkala agar pemerintah maupun pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana program memberikan manfaat nyata.

Pesan utama yang ditekankan dalam pemaparan Mahdawi adalah bahwa bonus demografi harus dipersiapkan, bukan sekadar ditunggu. Gizi yang baik membuka potensi manusia, pendidikan mengembangkan potensi tersebut, dan kesehatan menjaga agar potensi itu tetap hidup dan produktif.

Dengan memperkuat ketiga fondasi tersebut melalui kebijakan yang tepat, tata kelola anggaran yang akuntabel, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempersiapkan generasi unggul dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.