Pemberian Anugerah Kehormatan Budaya ke Pj Walikota Lhokseumawe Dinilai Belum Tepat
KOALISI.co - Pemerhati budaya, Sirajul Munir menilai pemberian anugerah Kehormatan Budaya Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) oleh Keraton Surakarta kepada Pj Walikota Lhokseumawe, Imran pada Selasa (18/7/2023) di Solo Belum tepat.
Munir mengatakan, hal tersebut karena pembangunan seni budaya di Kota Lhokseumawe dinilai belum berjalan dengan baik terutama seni budaya kearifan lokal.
“Seharusnya, anugerah dan gelar semacam ini diberikan kepada mereka yang mampu mengembangkan dan melestarikan seni budaya dengan baik,” kata Munir dalam keterangnya kepada KOALISI.co Rabu (19/7/2023).
Baca Juga: Pj Walikota Lhokseumawe Diminta Selesaikan Masalah Tumpukan Sampah di Waduk
Dikatakan Munir, di Lhokseumawe, masyarakat seniman terdapat berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kebijakan anggaran yang tidak sesuai, kurangnya regulasi, dan sarana yang tidak memadai.
"Indikatornya sederhana, pendanaan untuk kegiatan seni budaya di APBK Lhokseumawe tahun lalu dan tahun 2023 kurang dari 1 persen, bahkan anggaran hanya untuk sanggar internal Pemko,” ujar Munir.
Munir menjelaskan, belum lagi masalah regulasi ruang berseni yang masih berada di tingkat draft, ini sudah berlangsung lama. Akibatnya, ruang gerak seni budaya di Lhokseumawe sangat terbatas.
Baca Juga: Kata Pj Walikota Lhokseumawe Soal Isu Transferan dari Ajudan
“Selain itu, Pj juga belum mampu mendorong penggunaan dana CSR untuk memberdayakan masyarakat seni, seperti seni Rapai Uroh yang telah ditetapkan sebagai ikon seni budaya Kota Lhokseumawe. Sehingga, aktifitas mereka semakin berkurang,” jelas Munir.
Tidak hanya itu, minimnya panggung kreatifitas yang diadakan oleh pemerintah di ruang publik juga menjadi bukti kurangnya agenda khusus dan semangat membangun seni budaya dengan baik oleh Pemko.
“Sementara di daerah lain di Indonesia, iklim berseni dikembangkan sejalan dengan pembangunan pemerintah,” tambahnya.
Baca Juga: Digugat Warga, Pj Walikota Lhokseumawe Mangkir dari Panggilan Sidang
Munir juga menyarankan agar Pj Imran mempertimbangkan untuk mengganti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, A Haris, dengan penjabat yang memiliki visi lebih dalam tentang seni budaya.
“Pasalnya, kondisi buruk iklim berseni budaya di Lhokseumawe saat ini juga tak lepas dari minimnya dukungan SDM pada pejabat tersebut,” cetus Munir.
Masih ada waktu setahun bagi Pj Imran untuk memperbaiki situasi ini, agar anugerah yang diterima mencerminkan fakta yang ada.
Baca Juga: Pj Walikota Lhokseumawe Dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh
“Langkah awal bagi Imran adalah berinteraksi dengan masyarakat seni, tidak hanya di kota, tapi juga seniman di gampong-gampong, untuk memahami permasalahan seni budaya di kota ini dengan lebih mendalam," pungkas Munir.