Pemerintah Aceh Bentuk Tim Khusus Usut Kelangkaan Semen dan BBM

KOALISI.co – Pemerintah Aceh mengambil langkah tegas menyikapi kelangkaan semen dan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk menelusuri penyebab gangguan pasokan sekaligus memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak mana pun yang dengan sengaja menyebabkan kelangkaan komoditas strategis tersebut.

“Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti akan diambil tindakan,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga: Pemerintah Aceh Fasilitasi Peralihan RSUD Cut Meutia dari Aceh Utara ke Lhokseumawe

Menurutnya, setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan distribusi BBM maupun semen karena kedua komoditas tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kebutuhan sehari-hari.

Nurlis menjelaskan, Gubernur Aceh telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk membentuk tim yang bertugas mengurai persoalan kelangkaan semen dan BBM.

Tim tersebut berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.

Baca Juga: Empat Jembatan Rusak Pascabanjir Diusulkan Segera Dibangun, Pemerintah Aceh Minta Respons Cepat BNPB

Dalam upaya menelusuri kelangkaan semen, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah meminta klarifikasi kepada PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas pada Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan penjelasan perusahaan, lonjakan permintaan semen di sejumlah wilayah menyebabkan penyerapan stok berlangsung lebih cepat. Meski demikian, aktivitas produksi disebut tetap berjalan normal tanpa mengalami kendala.

Meski telah memperoleh penjelasan dari pihak produsen, Pemerintah Aceh memastikan investigasi akan terus dilakukan hingga ke tingkat distributor dan pengecer.

Baca Juga: Pemerintah Aceh Raih Prestasi Gemilang di Anugerah Adinata Syariah 2026

“Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh,” ujar Nurlis.

Sementara itu, untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Aceh bersama Polda Aceh melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pengendalian distribusi BBM di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh.

Sidak yang melibatkan Dinas ESDM Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, serta Biro Perekonomian Setda Aceh tersebut dilakukan di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk.

Baca Juga: DPRA Terima LHP BPK RI, Pemerintah Aceh Raih Opini WTP dengan Sejumlah Catatan Strategis Dana Otsus

Hasil pemeriksaan menunjukkan stok BBM di kedua SPBU masih tersedia dan pelayanan pengisian berlangsung normal. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Selain itu, di SPBU Lambhuk petugas juga mendapati situasi yang dinilai tidak biasa.

“Ketika petugas tiba di lokasi, banyak kendaraan langsung keluar dari antrean. Hal itu menunjukkan adanya indikasi yang perlu didalami terkait administrasi antrean pengisian BBM,” kata Nurlis.

Seluruh temuan di lapangan telah didokumentasikan dan akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum serta instansi terkait.

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh memastikan stok BBM di Aceh masih berada dalam kondisi aman. Pertamina juga menyampaikan komitmennya untuk terus mempercepat distribusi agar penyaluran kepada masyarakat berjalan optimal.

Selain BBM bersubsidi, ketersediaan LPG tabung 3 kilogram juga dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Nurlis menambahkan, hingga saat ini pemerintah belum menemukan bukti yang mengarah pada praktik permainan atau penyimpangan distribusi BBM maupun semen di Aceh.

Menurutnya, ketersediaan semen dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik. Sementara distribusi BBM mengikuti kebijakan nasional serta mekanisme penyaluran yang ditetapkan pemerintah melalui Pertamina.

Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan lancar.

Selain memperkuat pengawasan lintas sektor, pemerintah juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan distribusi BBM maupun semen di lapangan.

“Setiap laporan masyarakat akan diverifikasi dan menjadi dasar tindak lanjut bersama instansi terkait,” tutup Nurlis.