Pemerintah Aceh Desak Pusat Permudah Izin Bantuan Internasional untuk Korban Bencana
KOALISI.co – Pemerintah Aceh kembali menyuarakan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses perizinan masuknya bantuan internasional. Langkah ini dianggap krusial dalam mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong.
Menurut Murthalamuddin, Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, kemudahan akses bagi bantuan internasional sangat mendesak mengingat kondisi lapangan yang membutuhkan dukungan logistik segera.
"Dalam penanggulangan bencana ini, kemudahan perizinan birokrasi adalah kunci agar bantuan dari luar negeri dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat Aceh yang terdampak," ujar Murthalamuddin, Rabu (3/12/2025).
Baca juga: Update Banjir Aceh Utara: Ratusan Rumah Rusak, Warga Masih Mengungsi di Langkahan
"Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran, sehingga penerimaan bantuan di kawasan bencana bisa lebih cepat terealisasi."
Murthalamuddin menjelaskan bahwa sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh masih sulit dijangkau akibat kerusakan parah pada jaringan jalan, jembatan, dan sistem komunikasi. Ketiadaan listrik juga memperburuk kendala komunikasi. Meskipun akses internet tersedia melalui Starlink, keterbatasan daya tetap menjadi masalah karena perangkat membutuhkan pengisian ulang, dan komunikasi terputus saat baterai habis.
"Tim relawan, termasuk unsur Tagana, TNI, dan relawan lainnya, terus bergerak di lapangan sejak awal bencana. Namun, hambatan terbesar tetap pada akses menuju lokasi-lokasi terdampak," tambahnya.
Baca juga: Dua Korban Banjir Bandang Ditemukan, Tim Evakuasi Jenazah di Desa Nibong Aceh Utara
Lumpur tebal menghalangi kendaraan untuk melintas, memaksa relawan memanggul bantuan secara manual di beberapa titik. Metode ini dinilai tidak efektif dalam jangka panjang karena berpotensi menimbulkan kemacetan dan membahayakan keselamatan relawan.
Melihat kondisi yang serba sulit ini, Pemerintah Aceh menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam mempercepat proses perizinan bagi bantuan luar negeri dan lembaga kemanusiaan internasional. Pemerintah daerah mencontohkan kasus sebelumnya di mana bantuan logistik dikirim melalui pesawat. Mereka berharap agar proses birokrasi di bandara atau titik masuk lainnya dapat dipermudah, tanpa mengabaikan standar keselamatan yang berlaku.
"Situasi darurat tidak bisa ditunda-tunda. Semakin cepat bantuan masuk, semakin besar peluang untuk menyelamatkan warga yang berada di wilayah terisolir," pungkas Murthalamuddin.
Pemerintah Aceh berharap permohonan ini dapat segera direspon positif oleh pemerintah pusat demi meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.(*)
 | ||
| Rubrik | : | Pemerintahan |
Komentar