Presiden Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman

Blang Padang. Foto.net.

KOALISI.co – Pemerintah Aceh bersiap menempuh jalur hukum untuk mengembalikan status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Langkah ini menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang membuka jalan penyelesaian polemik lahan bersejarah tersebut setelah berlangsung cukup lama.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem memastikan Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Proses tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengembalikan fungsi Blang Padang sesuai nilai sejarah dan keagamaannya.

Kepastian tindak lanjut itu disampaikan setelah Pemerintah Aceh menerima surat resmi dari pemerintah pusat pada November 2026.

Baca Juga: Blang Padang, Ruang Terbuka Hijau Ikonik di Banda Aceh yang Jadi Favorit Wisata Keluarga

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, atas perhatian dan dukungan dalam menyelesaikan persoalan tanah Blang Padang.

“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah pusat terhadap persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.

Baca Juga: Pemerintah Aceh Dorong Hilirisasi Sawit di Barat Selatan, Bidik Investasi dan Lapangan Kerja

Menurut Mualem, persetujuan Presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah, nilai keagamaan, serta aspirasi masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaian melalui mekanisme isbat wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh menjadi langkah penting untuk memastikan status hukum tanah tersebut tidak kembali menimbulkan persoalan di masa mendatang.

Penyelesaian polemik Blang Padang juga dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Pemerintah pusat menyiapkan mekanisme pengadaan lahan pengganti yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda.

Dengan skema tersebut, pengembalian fungsi Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman diharapkan dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan operasional pertahanan negara.

“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” ujar Mualem.

Di tingkat daerah, Pemerintah Aceh mulai mempersiapkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melengkapi dokumen permohonan isbat wakaf yang nantinya disampaikan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Mualem meminta seluruh tahapan penyelesaian dilakukan secara bijaksana, mengedepankan musyawarah, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan antarlembaga sekaligus memastikan kepentingan bersama tetap terlindungi.

“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.

Surat Menko Yusril Menjadi Dasar Pengajuan Isbat Wakaf

Rencana pengajuan isbat wakaf Blang Padang merujuk pada surat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

Dalam surat itu, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Sebagai bagian dari penyelesaian, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru untuk Kementerian Pertahanan RI yang selanjutnya diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda. Penyediaan lahan pengganti tersebut menjadi bagian dari skema kompensasi atas pengalihan fungsi lahan Blang Padang.

Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera menyampaikan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh agar status hukum tanah tersebut memperoleh kepastian melalui proses peradilan.

Untuk memperlancar tahapan penyelesaian, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan melakukan pengawalan dan koordinasi bersama Pemerintah Aceh.

Dengan adanya persetujuan Presiden dan rencana pengajuan isbat wakaf tersebut, penyelesaian status tanah Blang Padang kini memasuki tahapan penting. Masyarakat Aceh berharap proses hukum berjalan lancar sehingga kawasan bersejarah tersebut dapat kembali memiliki kepastian status sesuai nilai sejarah dan keagamaan yang melekat pada Masjid Raya Baiturrahman.

Komentar

Loading...