KOALISI.co - Aliansi Petani Krueng Pase Menggugat mengundang Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung proyek mangkrak bendungan Krueng Pase di perbatasan Kecamatan Nibong dan Meurah Muliah, Aceh Utara.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Lapangan, Misbahuddin Ilyas usai menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, pada Senin (4/9/2023).

Misbahuddin alias Marcos mengatakan, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk meninjau langsung bagaimana proses pembangunan bendungan Krueng Pase yang mangkrak sehingga berdampak pada 300 ribu petani di 9 Kecamatan yang ada di Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Baca Juga: Ratusan Petani Demo di Kantor Bupati Aceh Utara Tuntut Penyelesaian Bendungan Krueng Pase

"Karena petani di 9 Kecamatan dengan luas lahan pertanian 8.900 hektar tersebut sangat bergantung pada air untuk bisa bertani dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka," kata Marcos kepada KOALISI.co.

Dikatakan Marcos, Presiden harus menyaksikan langsung bagaimana proyek bendungan yang dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran Rp 44,8 miliar disia-siakan oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera-I Aceh.

"Saat ini para petani sudah 3 tahun tidak turun ke sawah karena kekeringan dan banjir saat musim hujan, sebab tidak ada lagi bendungan. Akibatnya petani di 9 kecamatan itu mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 Triliun," ujar Marcos.

Baca Juga: Tak Temui Demonstran, Pj Bupati Aceh Utara Disebut Kabur

Dijelaskan Marcos, mungkin dengan ditinjau Presiden, proyek itu akan cepat selesai sehingga ketakutan masyarakat tidak bisa ke sawah lagi dapat teratasi. Pihaknya juga berharap agar proyek ini menjadi perhatian khusus Presiden agar cepat selesai.

"Kami berharap proses tender juga dapat segera dilakukan oleh pihak Balai dan dilakukan secara transparansi sehingga pengerjaan oleh pihak rekanan bisa bekerja dengan baik sehingga kebutuhan para petani dapat terealisasikan secepatnya," tukas Marcos.