KOALISI.co - Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang yang merusak infrastruktur dan memicu krisis multidimensi di tiga provinsi, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, kini memasuki tahap krusial pemulihan darurat. Dari ketiga wilayah tersebut, Aceh tercatat mengalami dampak kerusakan paling parah.

Merespons kondisi tersebut, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan lembaga filantropi nasional mulai digerakkan untuk mempercepat penanganan pascabencana. Sinergi ini difokuskan pada penguatan bantuan logistik dan dukungan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi atau Abu Salam, hadir mewakili Gubernur Aceh dalam serah terima bantuan strategis pascabencana. Penyerahan aset logistik darurat berlangsung di Desa Blang Kuruk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Minggu, 15 Februari 2026.

Baca Juga: Bantuan Meugang Presiden Dipastikan Berupa Daging, Bukan Uang Tunai

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi tanggung jawab sosial dari tiga organisasi nonpemerintah berskala nasional, yaitu Salam Setara, platform penggalangan dana Kitabisa, dan Miss Glam MFoundation.

Dalam konteks manajemen krisis, dukungan logistik ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan hidup penyintas sekaligus mendorong awal pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Abu Salam menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan organisasi nonpemerintah merupakan bentuk investasi sosial yang penting di tengah melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat bencana.

Baca Juga: Pemerintah Aceh Pastikan Dana Penanganan Bencana Dikelola Sesuai Regulasi

Ia menyampaikan bahwa bantuan dari berbagai lembaga tersebut bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga langkah strategis untuk menekan risiko lanjutan pascabencana. Pemerintah Aceh mengapresiasi percepatan distribusi logistik yang dinilai mampu mengurangi dampak kerugian sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.

Operasi penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Akmal Rusli yang memimpin langsung proses distribusi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa penyaluran logistik dirancang berdasarkan data asesmen kebencanaan yang akurat.

Bantuan difokuskan untuk 22 desa di Kabupaten Bireuen yang masuk kategori terdampak paling berat. Distribusi dilakukan secara terukur agar tepat sasaran, mencakup kebutuhan pangan, sanitasi, dan dukungan infrastruktur kesehatan darurat.

Baca Juga: Kemenag Aceh Prediksi 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

Jenis bantuan yang disalurkan meliputi ribuan paket sembako, perlengkapan kebutuhan keluarga, tenda pengungsian, serta instalasi mesin air reverse osmosis untuk penyediaan air bersih. Kehadiran fasilitas air bersih ini diharapkan mampu mencegah munculnya penyakit akibat air tercemar yang sering terjadi setelah banjir.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, proses serah terima bantuan turut melibatkan para kepala desa dari 22 gampong terdampak. Pelibatan aparatur desa dilakukan sebagai pengawasan agar bantuan benar-benar diterima langsung oleh keluarga penyintas.

Akmal menekankan bahwa peran kepala desa sangat penting dalam memastikan data penerima bantuan akurat sehingga tidak terjadi hambatan dalam rantai distribusi hingga ke masyarakat.

Banjir bandang yang terjadi pada awal 2026 menyebabkan kerugian material besar di sektor pertanian, infrastruktur, dan permukiman warga. Dengan adanya dukungan dari organisasi nasional tersebut, Pemerintah Aceh berharap fase tanggap darurat dapat segera beralih menuju tahap pemulihan dan rekonstruksi wilayah secara berkelanjutan.