KOALISI.co - Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) merilis informasi bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) terbesar di Aceh pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan data tersebut, nilai APBK Aceh Utara mencapai sekitar Rp2,633 triliun, tertinggi di antara 23 kabupaten/kota di Aceh.

Posisi Aceh Utara berada di atas Kabupaten Pidie yang memiliki APBK sebesar Rp2,191 triliun dan Aceh Timur sebesar Rp2,050 triliun.

Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, struktur keuangan daerah masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Data realisasi keuangan daerah tahun 2025 yang diperoleh Redaksi, menunjukkan total pendapatan Aceh Utara mencapai sekitar Rp2,42 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,12 triliun berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

Dengan demikian, sekitar 87,6 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar Rp245 miliar atau sekitar 10 persen dari total pendapatan daerah.

Baca Juga: Ini Jumlah PAD Aceh Utara 2022–2025

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki APBK terbesar di Aceh, kemampuan Aceh Utara dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat.

Jika melihat perkembangan keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir, nilai APBK Aceh Utara relatif stabil pada kisaran Rp2,4 hingga Rp2,5 triliun sejak tahun 2022-2025.

Pada 2022, total belanja daerah tercatat sebesar Rp2,4 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp2,5 triliun pada 2023 dan Rp2,5 triliun pada 2024. Pada 2025 sempat turun menjadi Rp2,4 triliun, sebelum kembali meningkat pada APBK 2026 menjadi sekitar Rp2,6 triliun.

Salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam struktur APBK Aceh Utara adalah belanja pegawai. Pada 2025, realisasi belanja pegawai mencapai sekitar Rp1 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp2,4 triliun.

Artinya, sekitar 41 persen belanja daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan aparatur pemerintah, mulai dari gaji, tunjangan, hingga berbagai komponen belanja pegawai lainnya.

Di sisi lain, belanja modal yang umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah justru menunjukkan tren menurun. Pada 2022, belanja modal masih mencapai sekitar Rp340,8 miliar, namun turun menjadi Rp187,3 miliar pada 2025.

Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Aceh dan salah satu pusat ekonomi di wilayah timur, Aceh Utara memiliki kebutuhan pembangunan yang besar. Besarnya APBK tentu menjadi modal penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.