KOALISI.co - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Malikussaleh (Unimal) Dr Nazaruddin mengatakan, Pj Kepala Daerah kedepan harus mampu menghadirkan stabilitas politik di Aceh.

Selain stabilitas politik, Pj Kepala Daerah di Aceh yakni Gubernur dan Walikota/Bupati diharapkan juga mampu menghadirkan stabilitas sosial ekonomi, agama dan juga psikologis terhadap masyarakat.

“Dalam pandangan sosiologi politik, stabilitas itu adalah hal yang terpenting, jadi kita berharap Pj yang akan ditunjuk nanti adalah seorang yang betul mampu menghadirkan stabilitas tersebut,” kata Dr Nazaruddin di Aceh Utara pada Sabtu 29 Januari 2022.

Menurut Dekan Fisip Unimal tersebut, yang menentukan stabilitas politik di Aceh adalah aspek keislaman. Sebab, Islam adalah identitas sosial dan politik yang melekat pada masyarakat Aceh, secara formal Aceh disebut sebagai daerah Syariat Islam.

“Untuk mendukung stabilitas kepemimpinan ini adalah yang memiliki keberpihakan pada pelaksanaan syariat Islam, mempromosikan perdamaian dan berpihak pada rakyat. Semua ini tentunya domainnya ada sama Mendagri dan Presiden,” ungkapnya.

Dimatakan Dr Nazaruddin, partisipasi masyarakat aangat dibutuhkan dalam kontrol pemerintah kedepan untuk mendukung program-program strategis di Aceh yang harus lebih ditingkatkan.

“Partisipasi tertinggi dalam politik adalah kontrol masyarakat sehingga Aceh tidak terjebak dalam demokrasi prosedural yang membeku,” sebutnya.