KOALISI.co – Komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel kembali mendapat pengakuan nasional. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pemerintah Aceh menerima penghargaan bergengsi dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas capaian kinerja kearsipan, khususnya dalam digitalisasi arsip.

Berdasarkan hasil penilaian terbaru, tingkat digitalisasi arsip Pemerintah Aceh mencapai nilai 91,51 dengan predikat AA atau sangat memuaskan. Sementara itu, hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 mencatat skor 73,03 dengan kategori BB atau sangat baik.

Capaian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala ANRI Nomor T/AK.01.00/92/2026 yang ditetapkan pada 5 Januari 2026 di Jakarta. Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Aceh terus melakukan pembenahan sistem kearsipan berbasis digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: DPKA Genjot Digitalisasi Arsip dan Pelestarian Bahasa Daerah untuk Perkuat Transparansi serta Identitas Budaya di Era Modern

Arsip Jadi Pilar Tata Kelola Pemerintahan Modern

Pengelolaan arsip kini tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan administratif semata. Di era transformasi digital, arsip menjadi instrumen strategis dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pemerintahan. Digitalisasi arsip memungkinkan dokumen penting tersimpan lebih aman, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kerusakan akibat usia dokumen maupun bencana.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Syaridin, M.Pd., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Aceh.

Ia menegaskan bahwa prestasi tersebut mencerminkan keseriusan dan kepatuhan Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan sistem kearsipan berbasis digital. Menurutnya, dukungan dan kolaborasi semua pihak menjadi faktor utama keberhasilan tersebut, serta diharapkan nilai yang diperoleh dapat terus meningkat pada penilaian berikutnya.

Baca Juga: Pustaka Digital DPKA Memudahkan Akses Literasi Masyarakat Aceh

Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Aceh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, di mana pengelolaan arsip elektronik menjadi salah satu indikator penting dalam sistem evaluasi pemerintah pusat.

Empat Penghargaan Diraih dalam Satu Momentum

Prestasi tersebut semakin lengkap karena pada hari yang sama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga menerima sejumlah penghargaan lainnya. Salah satunya adalah Piagam Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2025 dengan predikat SKPA Sangat Inovatif yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh.

Selain itu, Forum Aceh Menulis memberikan apresiasi atas kontribusi DPKA dalam memfasilitasi puluhan pelatihan kepenulisan gratis sepanjang 2025. Program ini menjadi bagian dari komitmen membangun budaya literasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Aceh.

Perkuat Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Daerah

Rangkaian penghargaan ini menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan Pemerintah Aceh tidak hanya terfokus pada pelayanan publik, tetapi juga pada penguatan sistem internal yang berkelanjutan. Digitalisasi arsip, inovasi pelayanan, dan pengembangan literasi menjadi bagian dari strategi besar membangun Aceh yang modern, transparan, dan berdaya saing.

Dengan fondasi sistem kearsipan digital yang semakin kuat serta dukungan kolaboratif lintas sektor, Pemerintah Aceh optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.