DPR Bahas RUU Penyadapan, Komisi III Soroti Ancaman Penyalahgunaan Wewenang dan Privasi Warga

DPR Bahas RUU Penyadapan, Komisi III Soroti Ancaman Penyalahgunaan Wewenang dan Privasi Warga. Foto: Antara.

KOALISI.co – Kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Regulasi khusus dinilai penting untuk memastikan kegiatan penyadapan memiliki batas kewenangan, prosedur, serta pengawasan yang jelas agar tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak privasi masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi III DPR RI meminta masukan dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sebagai bagian dari upaya merumuskan aturan penyadapan yang lebih komprehensif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan isu penyadapan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang disebut melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Baca Juga: DPRK Aceh Utara Hadiri Pelantikan 10 Pejabat Eselon II

Menurutnya, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya regulasi yang tegas mengenai batas dan tata cara penyadapan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, penyadapan merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara, terutama dalam mencegah maupun mengungkap tindak kejahatan.

Baca Juga: Plt Sekda Aceh dan Pimpinan DPRA Teken Persetujuan Bersama KUA-PPAS Aceh 2027

Namun, penggunaan kewenangan tersebut harus memiliki batasan yang jelas agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar hukum. Sebab, penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara, khususnya perlindungan terhadap privasi.

Habiburokhman juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pentingnya perlindungan hak privasi sebagai hak konstitusional.

“Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Baca Juga: Ngopi Sore Bersama DPR Aceh, Wartawan Bahas TKD hingga Regulasi Bendera Aceh

Selama ini, ketentuan mengenai penyadapan telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, serta Undang-Undang Narkotika.

Meski demikian, pengaturan tersebut dinilai belum seragam. Perbedaan masih ditemukan dalam prosedur pelaksanaan penyadapan, termasuk mengenai kewajiban memperoleh izin pengadilan, mekanisme penyadapan tanpa izin pengadilan, hingga batas waktu pelaksanaan penyadapan.

Habiburokhman menilai belum adanya keseragaman aturan berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan, terutama karena belum terdapat batasan yang tegas untuk menjamin perlindungan data dan informasi pribadi masyarakat.

“Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi,” katanya.

Karena itu, Komisi III DPR RI mendorong pembentukan regulasi khusus yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.

Menurut Habiburokhman, aturan tersebut harus mampu menghadirkan prosedur penyadapan yang profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Kepentingan penegakan hukum tetap harus berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia serta perlindungan privasi warga negara.

“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” tegasnya.

Melalui pembahasan RUU Penyadapan, Komisi III DPR RI berharap tercipta kepastian hukum mengenai batas kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Dengan demikian, penyadapan dapat digunakan sesuai kepentingan hukum tanpa mengancam hak privasi dan kebebasan masyarakat.

Komentar

Loading...