"Penyebab terjadinya dimulai dari gagalnya proses perencanaan awal bukan kebutuhan publik atau rakyat tapi sarat kepentingan politik yang menjadi pemicu sehingga fasilitas publik dibuat asal jadi," tukasnya.

Pj Walikota Harus Ambil Alih

Azhari juga mendorong kepada Pemkot Lhokseumawe untuk melakukan pendataan terhadap bangunan gedung yang mangkrak atau tidak berfungsi. Hal ini dilakukan demi keselamatan fasilitas pelayanan publik.

"Jika dibiarkan pembangunan yang mangkrak akan usang begitu saja, jadi kita mendesak Pj Walikota agar mengambil alih bangunan yang mangkrak untuk dilakukan pengoptimalan dengan perencanaan baru," tutur Azhar.

Baca Juga: Polres Lhokseumawe Buka Posko Pengaduan Kasus Penipuan CPNS

Selain itu, Pemkot Lhokseumawe juga harus merumuskan penyebab, kendala dan solusi terbaik dalam rangka pemanfaatan fasilitas publik untuk publik, termasuk tindakan korektif sehingga mempercepat penyelesaian tersebut.

"Kita tidak mau uang pembangunan yang diambil dari Rakyat hanya jadi rumah hantu, ini pemborosan masal, kita yakin Pj Walikota mampu untuk menyelesaikan gedung yang mangkrak di Lhokseumawe," demikian Azhari.