MaTA Sebut ada ‘Mafia’ di Balik Penanganan Kasus Korupsi di Aceh

KOALISI.co - MaTA menyebutkan bahwa terdapat indikasi adanya 'Mafia' di balik penanganan kasus korupsi di Aceh. Sebab, beberapa kasus korupsi hingga saat ini masih belum ada penyelesaian dari Aparat Penegak Hukum (APH).

"Jika kasus korupsi penanganannya berjalan dengan lancar, maka kasus tidak terinterprensi. Karena, para pelaku tidak memiliki akses politik, akses kekuasaan, dan akses modal," kata Koordinator MaTA, Alfian saat ditemui KOALISI.co, Selasa (17/1/2023).

Menurutnya, kasus korupsi yang memiliki akses politik dan akses modal seperti kasus korupsi dana beasiswa mahasiswa. Dikatakan Alfian, kasus tersebut tidak pernah ada upaya dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Baca Juga: MaTA Buka Posko Pengaduan Korban Pelanggaran HAM Penerima Bansos

"Kalau di tanya ada 'Mafia' hukum, jawabannya iya ada," cetus Alfian.

Alfian menjelaskan, kasus korupsi sangat berbeda terhadap aparat Desa. Mereka sangat mudah tersentuh hukum, mudah terjerat, dan hukumannya juga lebih berat. Sebab mereka tidak memiliki akses politik dan tidak punya akses modal untuk mempengaruhi kebijakan.

"Lain halnya seperti kasus korupsi beasiswa dan kasus korupsi pengadaan wastafel yang memiliki akses politik dan ada akses modal yang bisa mempengaruhi hukum. Sehingga kasus ini tidak selesai sampai saat ini," terangnya.

Baca Juga: Sebut Sarang Mafia, Kejati Aceh Laporkan Alvin Lim ke Polda Aceh

Padahal, kata Alfian, sudah tiga kali berganti Kapolda Aceh, hingga saat ini kasus korupsi tersebut belum juga dapat diselesaikan. Sehingga, Mabes Polri perlu mengevaluasi kinerja terhadap penjabat di Polda Aceh.

"Penyidik Polda Aceh telah 3 tahun berturut-turut menggunakan DIPA APBN dalam menyelesaikan kasus ini. Namun, belum juga terselesaikan. Untuk itu, Mabes Polri harus memberikan atensi penuh dalam kasus ini," pungkas Alfian.