Mualem Tetapkan 11 Aksi Konkret untuk SKPA Aceh, Realisasi APBA 2026 Ditargetkan Tembus 95 Persen

KOALISI.co – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bergerak cepat menuntaskan agenda pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Salah satu target utama yang ditekankan adalah realisasi keuangan APBA 2026 harus melampaui 95 persen, disertai penyelesaian seluruh pekerjaan fisik.

Arahan tersebut disampaikan Mualem saat membuka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Kegiatan itu diikuti para kepala SKPA dan pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Jalannya kegiatan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait.

Baca Juga: Mualem Minta Realisasi APBA dan TKD 2026 Dikebut, Jangan Sampai Dana Dikembalikan ke Pusat

Dalam arahannya, Mualem menegaskan bahwa 11 aksi konkret tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Agenda itu disusun untuk memastikan penyelesaian program pemerintahan pada akhir 2026 sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik pada awal 2027.

Sebelas aksi konkret tersebut dibagi dalam tiga kelompok utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.

Pada kelompok pertama, terdapat tiga target yang harus diselesaikan. Pertama, realisasi keuangan APBA 2026 ditargetkan di atas 95 persen dengan memastikan penyelesaian pekerjaan fisik. Kedua, menjamin ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ketiga, menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga: Gubernur Mualem Lantik Taufik sebagai Penjabat Sekda Aceh

“Realisasi keuangan APBA 2026 harus di atas 95 persen dengan penyelesaian fisik kegiatan, memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem.

Selanjutnya, enam aksi difokuskan pada percepatan persiapan APBA 2027. Seluruh SKPA diminta memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA paling lambat 31 Desember 2026.

Selain itu, penerbitan surat keputusan (SK) pengelola anggaran ditargetkan selesai sebelum 4 Januari 2027. SKPA juga diminta memulai kegiatan perdana pada awal Januari atau paling lambat sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.

Baca Juga: Gubernur Mualem Minta Bupati/Walikota se-Aceh Siapsiaga Potensi Bencana

Dua aksi lainnya berkaitan dengan penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi SKPA. Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik sekaligus memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan RPJMA dan komitmen kampanye,” ujar Mualem.

Melalui konsolidasi tersebut, seluruh SKPA diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Percepatan pelaksanaan program juga dinilai penting untuk mencegah keterlambatan realisasi anggaran maupun kegiatan pemerintahan.

Setelah pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA. Agenda tersebut diikuti pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung dari masing-masing perangkat daerah.

Pemerintah Aceh mendorong setiap SKPA segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui penyusunan komitmen dan rencana aksi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penerapan 11 aksi konkret ini, Pemerintah Aceh berharap penyelesaian agenda pemerintahan pada akhir 2026 berjalan sesuai target dan pelaksanaan program pembangunan pada awal 2027 dapat dimulai lebih cepat.

Komentar

Loading...