KOALISI.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menghadapi tantangan besar setelah terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp138 Miliar akibat kebijakan efesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Langkah ini berimbas langsung pada berbagai sektor, terutama infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, hal ini tentu memaksakan pemangku kebijakan untuk mencari solusi alternatif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan lansung Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRK Aceh Utara, Nasrizal atau akrab disapa Cek Bay, kepada KOALISI.co, Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga: Lantik Ayah Wa dan Tarmizi, Gubernur Mualem Ajak Bersinergi Majukan Aceh Utara

"Kebijakan pemangkasan anggaran ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pejabat daerah. Sejumlah kepala dinas di Aceh Utara, instansi mereka berupaya bertahan dengan anggaran terbatas," kata Cek Bay.

Menurut Politisi Partai Aceh ini, prioritas utama saat ini adalah membiayai operasional kantor seperti listrik, internet, honor petugas jaga, dan kebersihan. Ditengah keterbatasan ini, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat terancam stagnan.

"Kami berharap agar pemangkasan anggaran ini dapat ditinjau ulang oleh Presiden Prabowo. Aceh Utara terkena dampak sebesar Rp138 miliar dari total APBK Rp2,6 triliun. Jika pemangkasan tetap dilakukan, kami akan mengalami kesulitan pembiayaan, terutama karena daerah ini sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai lebih dari Rp300 miliar," ujarnya.

Baca Juga: Soal Pernyataan Ketua DPRA, Haji Uma: Menyerang Wagub Sama Dengan Menjatuhkan Mualem

Dampak dari kebijakan ini juga dirasakan dalam sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi. Bahkan, pemotongan ini turut mempengaruhi pembangunan dayah dan pesantren yang mengalami penurunan anggaran sebesar Rp56 miliar dalam APBK 2024.

"Jika efisiensi anggaran tetap dilakukan, maka pembangunan daerah khususnya Aceh Utara akan mengalami hambatan yang signifikan, dan masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini," jelas Cek Bay.

Meski demikian, kata Nasrizal, hingga saat ini DPRK Aceh Utara belum melakukan pembicaraan khusus dengan eksekutif terkait peraturan pemangkasan anggaran ini. Ia menegaskan Panggar tetap berusaha mempertahankan dana yang telah masuk dalam pokok pikiran (pokir) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca Juga: Atas Perintah Gubernur dan Wagub, Plt Sekda Aceh Tuntaskan DPA SKPA 2025

Untuk menghadapi tantangan ini, DPRK Aceh Utara berencana menggalang rekomendasi dari 23 kabupaten/kota se-Aceh guna meminta pemerintah pusat meninjau kembali pemangkasan anggaran ini.

Namun, wacana penggunaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar negosiasi dinilai tidak akan efektif karena tidak semua institusi pemerintah daerah memiliki kesepahaman.

Sementara itu, di tingkat nasional, kebijakan efisiensi anggaran telah mendapatkan dukungan dari DPR RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan bersama untuk mencapai efektivitas anggaran.

Baca dihalaman selanjutnya >>>