Oknum TNI/POLRI dan Kejaksaan Disinyalir Tunggangi Dana Desa

Aparatur Gampong Sering Bimtek di Luar Daerah, Haji Uma Lapor ke Menteri Keuangan dan BPKP

KOALISI.co - Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma melaporkan masalah bimbingan teknis (Bimtek) aparatur Gampong ke luar daerah kepada Menteri Keuangan RI serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal tersebut disampaikan senator asal Aceh tersebut dalam dua rapat kerja terpisah antara Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan serta BPKP di Gedung DPD RI, Kamis 25 Aguatus 2022.

“Perlu saya laporkan kepada Ibu Menteri, kami menerima banyak laporan selama masa reses di Aceh terkait penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bimtek Aparatur Desa ke luar daerah yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, baik efektifitas hasil kegiatan maupun efisiensi anggaran. Bahkan lebih cenderung hanya menguras dana yang mestinya digunakan untuk pembangunan”, ujar Haji Uma.

Haji Uma melanjutkan, Aparatur Desa menerima undangan Bimtek dari sejumlah lembaga yang lokasi kegiatannya di luar Aceh dan terus berulang setiap tahun. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Bimtek diperkirakan mencapai Rp50 juta setiap desa.

"Di Aceh ada 6.516 desa dan jika dikalikan 50 juta per desa, maka dana desa yang dihabiskan untuk bimtek mencapai Rp. 325,8 milyar/tahun," sebut Haji Uma.

Kemudian Haji Uma mensiyalir sejumlah oknum aparat polri, TNI dan kejaksaan ikut menunggangi Dana Desa, salah satunya dengan menjadi pendukung dibalik sejumlah lembaga bimtek. Karena itu, Haji Uma meminta Menteri Keuangan serta instansi terkait lainnya untuk melakukan investigasi.

“Sejumlah oknum aparat TNI/POLRI dan Kejaksaan di Kabupaten dan Mota disinyalir ikut menunggangi Dana Desa, salah satunya menjadi pendukung dari sejumlah lembaga Bimtek agar Aparatur Desa ikut sejumlah bimtek tersebut. Karena itu, kementerian keuangan bersama lintas institusi terkait lainnya perlu melakukan investigasi terkait hal ini”, kata Haji Uma.

Menyikapi laporan Haji Uma, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan akan berkoordinasi dan menyampaikan hal tersebut kepada lintas instansi lain agar dana desa digunakan semestinya untuk pembangunan di Desa.

Baca dihalaman selanjutnya >>>

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...