KOALISI.co - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melantik Nasri sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) periode 2025-2029 di Gedung Chaerul Saleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Kamis (16/1/2024).

Nasri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen Risiko di BPMA merupakan salah satu dari 3 calon yang telah lulus mengikuti proses seleksi di Aceh dan telah diajukan oleh Pj. Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM.

Proses seleksi ini dlakukan berdasarkan Surat dari Menteri ESDM yang telah memperpanjang masa bakti, Teuku Muhammad Faisal sementara sampai Kepala BPMA yang baru ditetapkan.

Baca Juga: BPMA dan PT PGE Temukan Cadangan Gas Baru di Aceh Utara

Pj Gubernur Aceh Safrizal mengharapkan kepada Nasri mampu melanjutkan kepemimpinan di BPMA untuk mendukung program Pemerintah dalam memproduksikan minyak dan Gas bumi, menambah pendapatan daerah.

"Kita berharap kepala BPMA yang baru bisa menggali potensi potensi sumber cadangan migas yang baru dan dapat bekerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang mengoperasikan wilayah kerja migas di Aceh," ujarnya,

Hal senada juga di tekankan oleh Muzakkir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang mengarapkan Nasri dapat bekerjasama dengan baik ‘Kabinet Mualem-Dek Fadh’.

Baca Juga: Irawan Pandu Negara Dilantik Sebagai Sekretaris BPMA

"Kepala BPMA harus mendukung visi misi gubernur terpilih dimana sektor migas menjadi prioritas dalam mendukung perekonomian Aceh dan dapat memberikan kesempatan kerja kepada putra putri Aceh," kata Mualem.

Dalam kesempatan terpisah Nasri menyampaikan siap mengantar BPMA menjadi partner strategis pemerintah dalm mendukung kinerja prodksi minyak dan gas bumi.

"InsyaAllah kita akan menjadi lembaga BPMA sebagai pengawas dan pengendali Migas Aceh yang mengayomi Kontraktor Kontrak Kerja Sama agar semua program kerja dalam trangka melakukan kegiatan ekplorasi dan produksi dapat dilksanakan dengan baik, profesional dan transparan," terangnya.

Kemudian, Ia melanjutkan akan mengawal penerimaan bagi hasil negara, seperti signature bonus yang belum dibagi ke Aceh. Maka akan dimanfaatkan jaringannya di kementerian keuangan untuk menuntaskan segera signature bonus hak Aceh, dapat segera di bagikan.

"Kita terus melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih agar dapat melakukan persiapa persiapan dalam rangka mendukung kinerja pemerintah Aceh," tutupnya.