KOALISI.co – Partai Nanggroe Aceh (PNA) memasuki fase baru setelah perubahan nama menjadi Partai Nusantara Aceh memperoleh pengesahan administrasi hukum.

Dokumen pengesahan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kepada Ketua Umum Partai Nusantara Aceh periode 2026–2031, Misbahul Munir, alias Rahul, pada Selasa (15/9/2026).

Penyerahan Surat Keputusan (SK) perubahan nama tersebut sekaligus menandai dimulainya kepengurusan baru PNA hasil Kongres II untuk periode 2026-2031.

Baca Juga: Kongres II PNA Tetapkan Misbahul Munir Rahul sebagai Ketua Umum Periode 2026-2031

Dalam agenda tersebut, Rahul hadir bersama jajaran pengurus Partai Nusantara Aceh, di antaranya Sekretaris Jenderal Zaitun MHD dan Bendahara Umum Nurdin.

Rahul mengatakan, perubahan nama PNA bukan hanya persoalan pergantian nomenklatur, tetapi menjadi bagian dari langkah pembaruan organisasi untuk menghadapi perkembangan politik dan tuntutan masyarakat.

“Perubahan nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami ingin membangun Partai Nusantara Aceh yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat,” kata Rahul.

Baca Juga: Rahul Resmi Maju Ketua Umum PNA, Target Satukan Kader dan Kembalikan Kejayaan Partai

Menurutnya, penggunaan nama Partai Nusantara Aceh membawa semangat baru bagi seluruh pengurus dan kader. Meski berganti nama, partai tersebut tetap berkomitmen mempertahankan nilai-nilai, sejarah, serta kekhususan Aceh.

Rahul menegaskan, langkah berikutnya yang menjadi prioritas kepengurusan baru adalah melakukan konsolidasi organisasi hingga ke seluruh wilayah Aceh.

“Konsolidasi menjadi salah satu prioritas kami. Kami ingin seluruh jajaran pengurus dan kader kembali bersatu, bekerja secara profesional, serta menjadikan Partai Nusantara Aceh sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.