KOALISI.co - Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak semata-mata bergantung pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Atas dasar itu, Pemerintah Aceh terus mendorong penguatan budaya literasi serta pembenahan tata kelola kearsipan sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, produktif, serta mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2026 di Hotel Parkside Meuligoe Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, pada 21–24 April 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan seluruh perangkat daerah bidang perpustakaan dan kearsipan guna menyamakan arah kebijakan, memperkuat koordinasi, serta mendorong peningkatan kualitas layanan di seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Rakornis tidak hanya menjadi agenda koordinasi tahunan, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadirkan layanan perpustakaan yang semakin inovatif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Di saat yang sama, penguatan sistem kearsipan juga terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Baca Juga: DPKA Genjot Digitalisasi Arsip dan Pelestarian Bahasa Daerah untuk Perkuat Transparansi serta Identitas Budaya di Era Modern

Melalui forum ini, berbagai isu strategis terkait pengembangan perpustakaan dan pengelolaan arsip dibahas secara komprehensif. Rakornis juga menjadi sarana berbagi pengalaman, menyusun langkah bersama, sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah agar program literasi dan kearsipan berjalan lebih efektif, terintegrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

Membangun Komitmen Bersama untuk Literasi Aceh

Pelaksanaan Rakornis di Aceh Barat menjadi simbol kuatnya semangat kolaborasi antardaerah dalam membangun ekosistem literasi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyambut penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai kehormatan sekaligus kesempatan untuk memperkuat kerja sama dalam memajukan sektor perpustakaan dan kearsipan.

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah Rakornis 2026. Menurutnya, forum tersebut memiliki arti penting karena menjadi ruang menyatukan visi, menyusun langkah bersama, sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Pustaka Digital DPKA Memudahkan Akses Literasi Masyarakat Aceh

"Rakornis ini bukan hanya agenda koordinasi, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat Aceh yang lebih literat dan berdaya saing," ujarnya.

Ia menilai budaya literasi merupakan modal utama dalam menciptakan masyarakat yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun dinamika global. Oleh sebab itu, perpustakaan harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Menurut Said, paradigma perpustakaan saat ini telah berubah. Jika dahulu hanya dikenal sebagai tempat penyimpanan buku, kini perpustakaan dituntut menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menghadirkan berbagai layanan pembelajaran, ruang kreativitas, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pengetahuan.

Baca Juga: DPKA: TMB Dorong Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat

"Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pengembangan budaya literasi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk penguatan perpustakaan gampong dan penyediaan ruang baca yang lebih ramah dan terbuka. Perpustakaan hari ini tidak lagi sekadar tempat menyimpan buku, tetapi harus menjadi pusat belajar, ruang kreativitas, dan sarana pemberdayaan masyarakat," katanya.

Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA), Rakornis menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan perpustakaan dan kearsipan di seluruh Aceh. Kesamaan arah pembangunan dinilai menjadi kunci agar berbagai program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris DPKA, Zulkifli, mengatakan tantangan perkembangan teknologi informasi menuntut seluruh pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi, baik dalam pelayanan perpustakaan maupun pengelolaan arsip pemerintahan.

Baca Juga: DPKA Rutin Gelar Pustaka Keliling Untuk Gaet Minat Baca Siswa Aceh

Menurutnya, transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga mengubah pola pelayanan publik yang harus semakin cepat, mudah, dan efisien.

"Melalui Rakornis ini, kita ingin menghadirkan kolaborasi yang lebih kuat antar daerah sekaligus berbagi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan," ujar Zulkifli.

Ia menambahkan, pengelolaan arsip yang baik memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sumber informasi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, penguatan sistem kearsipan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Fokus pada Literasi dan Pengawasan Kearsipan

Selama empat hari pelaksanaan, peserta Rakornis mengikuti berbagai agenda yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan dan kearsipan.

Materi yang dibahas mencakup strategi peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM), pengembangan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi, hingga penguatan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten dan kota.

Forum ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh masing-masing daerah. Beragam praktik baik tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui diskusi yang berlangsung selama Rakornis, peserta turut merumuskan berbagai langkah strategis guna mempercepat pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial serta penguatan sistem arsip digital yang lebih modern dan terintegrasi.

Kolaborasi untuk Masa Depan Aceh

Pelaksanaan Rakornis mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh dalam membangun ekosistem literasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka kunjungan perpustakaan, tetapi juga mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Kolaborasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, pustakawan, arsiparis, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas.

Melalui sinergi tersebut, perpustakaan diharapkan mampu menjadi pusat inovasi, ruang belajar bersama, sekaligus wadah pengembangan kreativitas masyarakat. Di sisi lain, sistem kearsipan yang semakin tertata akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan mampu menjaga memori kolektif pembangunan Aceh.

Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2026 menjadi bukti bahwa pembangunan literasi dan kearsipan terus menjadi prioritas Pemerintah Aceh. Melalui koordinasi yang semakin kuat, berbagai program dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Aceh optimistis mampu membangun ekosistem literasi yang lebih inklusif, memperkuat budaya membaca di tengah masyarakat, sekaligus menghadirkan tata kelola kearsipan yang modern sebagai penopang pembangunan daerah.

Pada akhirnya, perpustakaan dan arsip bukan sekadar institusi penyimpan pengetahuan dan dokumen, melainkan fondasi lahirnya masyarakat Aceh yang cerdas, kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan masa depan.