KOALISI.co - Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Provinsi Aceh, Sulaiman, SE menegaskan bahwa, Pemerintah Pusat harus ngambil peran yang lebih besar soal muslim Rohingnya.

"Pemeintah Pusat harus tegas, jika memang suara Indonesia di tingkat Asean diakui. Jadi gak pada level sikap menolak atau mengutuk (Pemerintah Myanmar) aja," kata Sulaiman kepada KOALISI.co di Banda Aceh, Rabu 11 Januari 2023.

Menurutnya, Rohingnya adalah kisah kelam yang terus berulang terjadi. Sama dengan kasus muslim minoritas lainnya sepeti Uyghur. Hal yang paling disesali adalah ketika Negaranya sendiri tidak hadir melindungi warganya.

Baca Juga: DPR Aceh Menduga OJK ‘Bermain Mata’ Saat Proses Rekrut Dirut Bank Aceh

"Bahkan, junta militer mereka turut mempersekusi, sehingga warganya itu kabur ke Negara kita. Saya rasa krisis kemanusiaan ini sudah terlalu sering terjadi khususnya bagi kaum minoritas muslim," terang Sulaiman.

Masalahnya, sambung Sulaiman, jika para Rohingnya terus mengungsi ke Negara Indonesia khususnya Aceh. Maka, daerah ini juga akan terjadi kekurangan pasokan.

"Tentu kita sangat menerima saudara seiman kita dengan senang hati, tapi tentu harus tetap memperhatikan hubungan Internasional yang ada, bagaimana mekanismenya," jelasnya.

Baca Juga: Sulaiman DPR Aceh; Hotel Penyedia Tempat Prostitusi Harus Diberi Sanksi Tegas

Ditegaskan Politisi Muda Partai Aceh ini, Jika pun Negara Myanmar tidak peduli terhadap Muslim Rohingnya. Maka, Pemerintah Dunia harus ambil alih terkait masalah ini.

"Masalahnya sudah sejauh mana peran PBB dalam mengantisipasi hal ini, jika memang Rohingnya tidak diterima di Negaranya. Perlu ada mekanisme yang jelas," tandas Sulaiman.

Pada akhirnya, Rohingnya tetaplah manusia yang berhak atas hidup, warga Aceh pun telah melakukan itu. Namun, dunia perlu mengambil perannya sebagai bangsa yang beradab.

"Karena gimana pun sudah banyak pengungsi Rohingnya di Indonesia. Jadi perlu ngambil sikap tegas ke Myanmar. Kita sangat welcome, tapi mekanismenya harus jelas," pungkasnya.